Pemprov Sulsel Dukung Penerapan Nomor Identitas Tunggal

Andi Aan Pranata 26 November 2018 16:10 WIB
pemerintah daerah
Pemprov Sulsel Dukung Penerapan Nomor Identitas Tunggal
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong program nasional nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Dengan sistem tersebut, identitas masyarakat yang terhimpun dalam nomor induk kependudukan (NIK) bisa diakses untuk keperluan apapun.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, SIN bisa mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara digital atau dalam jaringan. Terlebih, nomor identitas tunggal diharapkan mencegah adanya pemilih ganda pada Pemilihan Umum tahun 2019.

“Sudah saatnya kita merencanakan SIN dipakai untuk pengurusan dokumen secara digital. Sistem ini akan mempermudah semuanya,” kata Sudirman saat membuka rapat koordinasi pendaftaran penduduk dan persiapan Pemilu 2019 tingkat Provinsi Sulsel di Makassar, Senin 26 November 2018.


SIN merupakan program nasional Kementerian Dalam Negeri yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan NIK sebagai acuan tunggal, setiap warga bisa menggunakan KTP-el untuk mengurus berbagai keperluan. Antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan, dokumen keimigrasian, perbankan, surat izin mengemudi, dan lain-lain.

Menurut Sudirman, masyarakat masih sering menemui hambatan dalam mendapatkan layanan publik. Salah satu penyebabnya, pengurusan administrasi yang masih mengandalkan pola klasik. KTP-el yang diharap mempermudah lewat data kependudukan yang terintegrasi, belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sudirman mencontohkan, warga masih sering diminta menyalin KTP-el dalam pengurusan administrasi. Padahal tujuan KTP-el dibuat untuk memudahkan akses data secara digital. 

“Harusnya SIN sudah terkoneksi. Kita tidak perlu antri lagi, atau datang ke kantor-kantor pelayanan pemerintah. Misalnya saat kita mengurus SIM, pembayaran pajak, dan lain-lain yang menjadi kewajiban sebagai warga negara,” ujar Sudirman.

Menjelang tahun politik, Sudirman berharap SIN bisa meminimalisir potensi kecurangan. Salah satunya menghilangkan data pemilih ganda yang biasanya dimanfaatkan kelompok tertentu. 

"Sekarang banyak kasus, orangnya sudah meninggal, tapi masih ada undangan memilih. Ini yang harus dirapikan ke depan. Sistem digital bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi," katanya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan layanan administrasi kependudukan telah digeser secara bertahap dari manual ke digital. Dengan demikian setiap warga bisa mengakses SIN pada tahun 2019.

Salah satu bentuk peralihan, kata Zudan, adalah pembuatan akte kelahiran yang sudah bisa diakses secara daring atau online. Kebijakan ini sudah berlaku sejak tiga bulan lalu. 

"Itu saya minta supaya direspon. Aplikasinya sudah disiapkan, tinggal diimplementasikan,” kata Zudan.



(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id