Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan potensi kerawanan itu menjadi fokus penyelenggara pemilu untuk memperbarui data. Baik daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPT yang pindah memilih dan pemilih pemula.
"DPT harus bersih, karena menyangkut keabsahan DPT dan basis perencanaan logistik. DPT selain memastikan hak konstitusional juga memastikan perencanaan logistik utuh, akurat dan tepat," beber Abdullah, di Kota Depok, Sabtu, 30 November 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Secara garis besar, kata dia, hampir seluruh wilayah di Jawa Barat punya potensi kerawanan. Terutama bila terdapat peserta pemilu petahana.
“Potensial (wilayah) rawan semua. Di beberapa daerah ketika petahana maju, jadi konflik horizontal. Kemudian intervensi elite lokal terhadap penyelenggara pengawas juga jadi bagian,” tegasnya.
Karena itu, ungkap Abdullah, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri mengawasi pemilu. Sinergi semua pihak harus terjalin dengan baik untuk mengawal pesta demokrasi.
"Terutama Depok yang tak lama lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah maka menjadi prioritas Bawaslu untuk bersinergi dengan (salah satunya) media," terangnya.
Sementara itu, Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan usai Pemilu Serentak 2019. Salah satunya kampanye tanpa izin.
Temuan lainnya, lanjut Dede masih seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT), dugaan politik uang, dan dana kampanye yang tak sesuai.
"Kemudian kami juga menghimpun data mengenai beberapa pelanggaran seperti iklan kampanye di luar jadwal, kekurangan logistik saat pencoblosan, pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan aturan," tandasnya.
(MEL)
