Sekertaris Daerah Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi. (ANTARA/Nur Imansyah).
Sekertaris Daerah Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi. (ANTARA/Nur Imansyah).

ASN di NTB Dilarang Keluar Daerah Selama Natal Tahun Baru

Nasional Virus Korona natal dan tahun baru protokol kesehatan
Antara • 24 Desember 2020 11:25
Mataram: Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) selama libur Natal dan tahun baru 2021.
 
"Kita berharap dengan adanya surat edaran (SE) ini tidak akan terjadi hal-hal buruk atau adanya klaster baru covid-19," kata Sekertaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, di Mataram, NTB, Kamis, 24 Desember 2020.
 
Dia menerangkan, surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 8 Januari 2021. Yakni pada Rabu, 23 Desember 2020. "Pemberlakuan kami lakukan mulai dari kemarin hingga sampai 8 Januari 2021," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam SE tersebut, kata Sekda NTB, ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan tahun baru 2021.
 
Baca: Gereja Katedral Bandung Hanya Diisi 10% saat Misa Malam Natal
 
Namun, bila ASN dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut agar memperhatikan beberapa hal. Yakni peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.
 
Selanjutnya, memperhatikan juga peraturan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan Covid-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 
Selain itu, SE tersebut juga berisi pengetatan pemberian cuti bagi ASN dan disiplin pegawai untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Apabila terdapat pegawai yang melanggar maka akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020.
 
"Kami akan tetap memonitor perkembangan. Standby trend dari tanggal 24-26, seperti apa kita akan lihat," katanya.
 
Baca: Ke Puncak Bogor Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19 Negatif
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif