Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Dugaan Korupsi Proyek Jalan

Langkah Penegak Hukum Didukung Warga Bojonegoro

Nasional korupsi kasus korupsi
MetroTV • 30 Juli 2020 15:39
Bojonegoro: Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan peningkatan jalan di Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Langkah tersebut diapresiasi masyarakat.
 
"Tentu patut diapresiasi dan didukung agar pengelolaan APBD di Bojonegoro berjalan transparan," ungkap Ketua LSM Angling Dharmo Bojonegoro, Muhamad Nasir, melansir Clicks.id, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih menghormati proses hukum yang berjalan. Hingga kini, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menetapkan satu orang tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami dukung dan hormati proses hukum yang ada," ungkap Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Masirin.
 
Baca: Rugikan Negara Rp1,3 Miliar, Tersangka Proyek Pembangunan Jalan di Bojonegoro Ditahan
 
Sebelumnya, Kejari Bojonegoro telah menetapkan satu tersangka terkait kasus dugaan korupsi tersebut, inisial BSM, asal Sidoarjo, Jawa Timur. BSM diduga merekayasa dan memalsukan.
 
"Seolah-olah pekerjaan telah (selesai) 100 persen," ucap Kepala Kejari Bojonegoro, Sutikno, Rabu, 22 Juli 2020.
 
Tersangka merupakan Direktur CV Bhadra Raya asal Tulangan, Sidoarjo. Tersangka, kata Sutikno, telah merugikan negara Rp1,3 miliar dari nilai kontrak Rp5,5 miliar.
 
Penetapan tersangka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur (LHP-BPK Jatim) tahun 2019. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaku tidak ada itikad baik, sebab telah diberi kesempatan pengembalian oleh BPK Jatim.
 
Dokumen yang dipalsukan tersangka adalah dokumen Mutual Check Seratus (MC 100%). Syarat tersebut mutlak diperlukan untuk dapat mencairkan keuangan. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa 20 saksi.
 
Tersangka disangkakan Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18, Pasal 7 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 ancaman hukuman 20 tahun penjara.
 

(LDS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif