Ilustrasi/Medcom.id.
Ilustrasi/Medcom.id.

KPU DIY Sosialisasi Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan

Nasional Pemilu Serentak 2020
Patricia Vicka • 23 September 2019 12:29
Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menggencarkan sosialisasi pencalonan Kepala Daerah lewat jalur perseorangan. Sosialisasi dilakukan bersama Badan Kesatuan Bangsa politik (Kesbangpol) DIY.
 
Ketua KPUD Hamdan Kurniawan mengatakan sosialisasi dilakukan di tiga kabupaten yang hendak menggelar Pilkada 2020 yakni Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.
 
"Kami sosialisasikan sejak Agustus. Supaya masyarakat yang hendak mencalonkan diri mempersiapkan diri jauh-jauh hari," ujar Hamdan di Yogyakarta, Jumat, 20 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengacu pada regulasi PKPU Nomor 3 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2017, jumlah minimal dukungan KTP bagi calon perseorangan yakni sebanyak 10% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) III pada Pemilu 2019 lalu.
 
"Kami tengah menunggu keputusan KPU pusat terkait jumlah DPTHP. Kemungkinan keluar akhir bulan. Karena penetapan jumlah minimal dukungan ditetapkan awal Oktober 2019," jelas Hamdan.
 
Menurut Hamdan, syarat jumlah minimal dukungan calon perseorangan akan berbeda di setiap kabupaten.
 
Sementara proses pengumpulan dukungan dalam pilkada tahun ini sedikit berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya. Calon perseorangan wajib mengumpulkan surat keterangan dukungan berserta fotokopi KTP-el warga.
 
Selain itu waktu pengumpulan diperpanjang. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk Pilkada 2020, waktu pengumpulan syarat dukungan ditetapkan selama 86 hari yakni mulai 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020.
 
Sedangkan dalam Pilkada periode sebelumnya, waktu pengumpulan syarat dukungan KTP bagi calon perseorangan hanya selama lima hari.
 
Pihaknya sudah meminta KPU Kabupaten untuk mempelajari kembali persyaratan dan aturan soal pencalonan perseorangan.
 
"Sekarang kami rutin berkeliling di 3 KPU Kabupaten untuk menyamakan pemahaman dalam pembuatan aturan dan memproses calon perseorangan,"ujar Hamdan.
 
Saat ini KPU DIY juga masih menunggu keputusan dari Pemda DIY terkait penetapan anggaran Pilkada 2020.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif