Foto aerial proyek Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial proyek Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Khofifah Sebut Pemindahan Ibu Kota Untungkan Banyak Pihak

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Amaluddin • 29 Agustus 2019 19:24
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur. Khofifah mengatakan pemindahan ibu kota bakal berdampak positif terhadap prekonomian Jatim.
 
"Peluang besar bagi Jatim, khususnya dalam bidang perdagangan. Menguntungkan, tentu juga menguntungkan untuk bangsa Indonesia," kata Khofifah di Surabaya, Kamis, 29 Agustus 2019.
 
Khofifah menjelaskan pemindahan ibu kota bakal membuka dua kemungkinan untuk kantor perwakilan dagangnya yang ada di Balikpapan. Yaitu akan diperluas atau akan dibukakan kantor baru di Penajam Paser Utara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga baru sudah merapatkan agar Pemprov Jatim segera meninjau kantor perwakilan dagang Jatim yang ada di Balikpapan," jelas Khofifah.
 
Khofifah kembali mengatakan Penajam Paser Utara sebetulnya tidak terlalu jauh dengan wilayah Balikpapan dan Samarinda. Namun jika diperlukan, Khofifah mengaku akan membesarkan kantor dagang di Balikpapan atau membuat baru di Penajam Paser Utara.
 
"Kalau kita harus membuat kantor perwakilan dagang di Penajam Paser, tentu kita siap. Karena sebetulnya Surabaya - Balikpapapan ini kapalnya direct. Dan kita punya banyak komoditas yang dikirim ke Kaltim," beber Khofifah.
 
Menurut Khofifah peluang luar biasa dan positif bukan hanya untuk Jatim, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota ini diyakini ada pemerataan dan percepatan pertumbuhan di Indonesia Timur secara de facto.
 
"Pemindahan ibu kota ini akan menjadi konkrit bahwa upaya membangun pemerataan itu de facto dan de jure. Kalau de jure kan by regulation, by budget. Tapi de factonya kalau nggak ditempati, ditongkrongi, maka ya tetap saja di-remote tapi spend of control nya jauh," pungkas Khofifah.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif