NEWSTICKER
Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani bersama Kepala bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim II, Irawan, dan kepala KPP Pratama Madiun, kepala seksi penagihan dan juru sita negara saat merilis penyanderaan terhadap WP.
Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani bersama Kepala bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim II, Irawan, dan kepala KPP Pratama Madiun, kepala seksi penagihan dan juru sita negara saat merilis penyanderaan terhadap WP.

Penunggak Pajak Rp3,29 Miliar Dititipkan ke Rutan Ponorogo

Nasional pajak
Syaikhul Hadi • 26 Februari 2020 19:24
Sidoarjo: Kanwil DJP Jatim II melakukan penyanderaan (Gijzeling) terhadap wajib Pajak berinisial L asal Ponorogo Jawa Timur. Penyanderaan dilakukan lantaran L menunggak pajak sebesar Rp3,29 miliar, dan dititipkan di Rutan Ponorogo, Jawa Timur.
 
Kepala Kanwil DJP Jatim II, Lusiani mengungkapkan proses penyanderaan dilakukan setelah mendapat surat ijin penyanderaan dari kementerian Keuangan. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyanderaan juga dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 
"Dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak," ujar Lusiani saat menggelar konferensi pers di kantor DJP Jatim II, Sidoarjo, Rabu, 26 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah hasil keputusan tersebut, L dititipkan ke Rutan Ponorogo, Jawa Timur sejak Selasa, 26 Febrauri kemarin. L merupakan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha dibidang perdagangan besar Minuman non Alkohol.
 
"Menunggak pajak sejak 2013," terangnya.
 
Sementara, Kepala bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jatim II, Irawan mengatakan sebelum dilakukan penyanderaan, Kanwil DJP Jatim II sudah melakukan upaya persuasif serta penagihan aktif, seperti menegur atau memperingatkan yang bersangkutan untuk membayar pajak.
 
"Bahkan kami siapkan juga surat paksa, pemblokiran dan penyitaan, serta mencegah bepergian keluar negeri. Tapi WP tersebut tetap tidak melunasi utang pajaknya," jelas Irawan.
 
Status penyanderaan ini dilakukan hingga enam bulan ke depan, dan akan terus diperbarui jika L belum juga membayar utang pajaknya.
 
"Jika melihat kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, biasanya WP yang sempat dititipkan ke rutan, tidak lama kemudian akan dilunasi. Karena asset yang dimiliki WP tersebut masih cukup untuk membayar utangnya," tandasnya.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif