Konferensi pers pelimpahan tersangka PS dan barang bukti di SIdoarjo, Jawa Timur. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi
Konferensi pers pelimpahan tersangka PS dan barang bukti di SIdoarjo, Jawa Timur. Foto: Medcom.id/Syaikhul Hadi

Tersangka Makelar Faktur Pajak Segera Diadili

Nasional pajak
Syaikhul Hadi • 06 Desember 2019 18:55
Sidoarjo: Tersangka makelar Faktur Pajak Tidak Berdasar Transaksi Sebenarnya (TBTS), PS, dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. PS segera disidangkan.
 
"Penyidik Pajak Kanwil DJP Jawa Timur II melalui Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menyerahkan tersangka PS dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo," ungkap Kepala Kanwil Kanwil DJP Jawa Timur II, Lusiani, saat jumpa pers di Kanwil DJP Jatim II, Jumat , 6 Desember 2019.
 
PS, 16, diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni turut serta dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi, tersangka ini berperan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terpidana HW (terpidana)," terang Lusiani.
 
Terpidana HW melalui PT. HLI menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak TBTS) secara berturut-turut sebagai perbuatan yang berkelanjutan pada kurun waktu masa pajak Januari 2011 s.d. Desember 2013 (tahun pajak 2011 sampai dengan 2013).
 
Akibat perbuatan tersangka, menimbulkan kerugian pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp3.044.789.832.
 
Sementara, Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jatim II, Achmad Fauzi, mengungkap modus yang dilakukan tersangka yakni melakukan permintaan dan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada HW. PS kemudian mengedarkan/menyerahkan faktur pajak tersebut kepada pemesan.
 
"Nah, terkait permintaan faktur pajak tersebut, tersangka PS melakukan pembayaran imbalan pembuatan faktur melalui transfer ke rekening Bank HW dan itu dilakukan sejak 2011 hingga 2013," tandasnya.
 
PS terancam Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP.
 
"Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar," tandasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif