Program Bangun Desa dengan Rp187 Triliun
Ilustrasi Dana Desa, Medcom.id
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla menggelontorkan Rp187 triliun untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program itu disebut dengan Dana Desa yang dimulai sejak 2015. 

Penggelontoran dan pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dana itu digelontorkan ke 74.910 desa di seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi lembaga yang mengoordinasikan pemanfaatan Dana Desa.

Setelah tiga tahun berjalan, bagaimana progres program Dana Desa di bawah koordinasi Kemendes PDTT? Berikut hasil wawancara jurnalis Medcom.id Laela Badriyah dengan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Dr Eng Bonny Prasetya di Jakarta.



(Kepala Biro Humas dan Kerjasama Dr Eng Bonny Prasetya, Medcom.id - Ririn)

Apakah ada perbedaan besaran Dana Desa yang diterima tiap desa? Bagaimana pengkategoriannya?
2015, itu sama rata sama jumlah ke seluruh desa. Tapi berikutnya, desa dikategorikan dalam tiga kategori. Desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Masing-masing desa punya indikator yang berbeda. Salah satunya indeks kesulitan geografis. Ada yang desa gampang dijangkau, ada yang sulit.

Ada juga pula indeks indikator kemiskinan, misal Bekasi dan di Papua. Jumlah warga miskin dan arahannya berbeda.

Makanya di 2017, mulai dibedakan. Ada basic besaran dana yang dibedakan, sebesar 20 persen. Ada juga yang disamakan. Sehingga beda-beda nilainya. Ada yang paling rendah Rp600 juta, ada yang sampai Rp1,2 miliar.

Karena memang klasifikasinya berbeda. Apalagi kalau desa mandiri, lebih kecil besarannya daripada desa yang tertinggal.

Sudah berapa banyak desa yang sukses menggunakan dana untuk infrastruktur?
Data yang kita punya diambil adanya tiga tahun lagi. Karena tidak ada data tahunan, kami coba untuk membuat indeks baru yang dinamakan indeks desa membangun. dengan lima kategori, yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

Dari sinilah, menjadi alat ukur kita sebagai alat monitoring. Apakah ada peningkatan. itu untuk internal Kemendes.

Data yang kita punya, dari target kita 2.000 desa yang meningkat ke level berikut, ternyata ada 5.000 desa. Ternyata ada percepatan. Tapi tetap kita membutuhkan data yang resmi dari pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 

Indikatornya dari infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Misal ketersediaan Polindes, MCK, itu menjadi ukuran internal dan indeks desa membangun.

Target pemerintah dari penggunaan Dana Desa?
Pertama, secara spesifik dari RPJPN, ada peningkatan kategori desa dari tertinggal menjadi berkembang dan seterusnya. 

Kedua, mengentaskan kemiskinan. Zaman dulu, ada bantuan langsung tunai, tapi tidak efektif mengentaskan kemiskinan. Kenapa bisa demikian? Ternyata uang tunai itu digunakan untuk keperluan lain, sehingga dasar pengentasan kemiskinannya tidak sesuai target.

Makanya pada 2014, ada ide yang dikasih bantuan adalah desanya, bukan per orang. Mungkin di desa tersebut, warganya tidak butuh uang. Tapi butuh pendampingan untuk usaha. Jadi sekarang menguatkan fundamental desa. Bila mereka punya uang, bagaimana bisa memasarkan produk mereka bila tidak punya jalan atau infrastruktur?

Kalau infrastrukturnya ada, tapi mereka masih mengolah hasil produksi mereka dengan tradisional, katakanlah hasil panen, pendapatan mereka juga sedikit. Dengan dana desa, mereka punya ide untuk memperkuat produksi dan menjajal market. Itu melalui BUMDes. BUMDes yang menemukan marketnya dan menyalurkan hasil panen. 

Untuk pemasaran, kami menggandeng pemerintah kabupaten dan swasta. Bikin memorandum of understanding untuk memasarkan potensi usaha di desa itu. Jadi kami bertindak sebagai fasilitator.


(Pemandangan di lokasi wisata Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, yang berkembang dengan menggunakan Dana Desa sebagai modal, Medcom.id - Daviq Umar)

Ketiga, pengurangan stunting. Dana Desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Contohnya embung. Banyak orang berpikir embung dibuat untuk kebutuhan irigasi. 

Padahal selain itu, embung bisa menjadi tempat atau sumber makanan yang mengandung protein. Tebarkan ikan di embung. Masyarakat di desa terpencil susah cari ikan, dapat mengembangbiakkan ikan dan mengonsumsi ikan dari embung itu. Otomatis, tingkat stunting dapat berkurang.

Keempat, pengangguran. Dulu, banyak orang desa bekerja di kota jadi buruh. Saat musim tanam mereka pulang ke desa, selesai panen mereka kembali lagi ke kota. Ya wajar. Tapi dengan Dana Desa, pekerjaan itu bisa ada terus. Setelah panen, mereka dapat menggerakkan industri kecil-kecilan. Misal mengolah hasil panen dengan modern, mengolah tempat wisata.

Sehingga akhirnya banyak lapangan kerja baru. Orang di desa itu bisa dapat pekerjaan. Orang yang urbanisasi pulang kampung. Sehingga tingkat pengangguran di desa dapat diturunkan.

Bagaimana dengan tingkat pendidikan di desa?
Mulai 2017, kami mempertimbangkan sektor itu. Kami juga mengarah ke sana. Kami sudah bekerja sama dengan Kemendikbud dalam program gemar belajar, dari tingkat PAUD. Dana Desa dimanfaatkan untuk membangun PAUD, perpustakaan desa misal di Bengkulu.

Jadi kesadaran pendidikan juga meningkat. Bahkan ada satu desa yang memberikan beasiswa untuk pendidikan setelah SMA. Jadi itu bukan tugas Kemendikbud saja.

Sinergi Kemendes dengan Kemendikbud juga terjalin. Dana Desa dimanfaatkan untuk membangun PAUD. Kami bersinergi dengan Kemendikbud untuk menyediakan gurunya, kurikulum, buku-bukunya. Sejak Dana Desa digelontorkan, sudah sebanyak 47 ribu PAUD didirikan dengan menggunakan anggaran itu.

Ini juga menjadi keberhasilan antarkementerian dan lembaga di pemerintahan. Bukan hanya satu kementerian atau lembaga.

Apa yang didapat pemerintah dari program Dana Desa?
Misal di Badung, Pantai Pandawa. Dari dulu sudah ada Pantai Pandawa. Tapi dulu, dari arah Uluwatu, harus melewati daerah tebing. Harus jalan kaki cukup jauh dengan menapaki tangga.

Di desa itu, Dana Desa digunakan untuk menunjang wisata di Pantai Pandawa. Warga menggunakannya untuk membangun jalan, memangkas tebing, sehingga aksesnya lebih gampang. 

Selain itu, potensinya makin berkembang bukan sekadar berwisata. Tapi juga ada paragliding, lapangan golf. Dari situ pendapatan asli desanya bisa miliaran rupiah. Kan ada pajaknya. Jadi pendapatannya bisa untuk desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Makin banyak pengunjung ke sana, termasuk turis mancanegara, pajaknya juga makin banyak. Devisanya juga banyak. 

Di desa lain juga banyak yang berkembang seperti itu. Bahkan pendapatannya jauh lebih banyak dari Dana Desa yang diterima. Belum lagi warga desa yang berhasil mengekspor. Misalnya Nusa Tenggara Timur yang mengekspor kain tenun. 


(Dukungan dan dana yang masuk langsung ke desa, sumber foto: Kemendes)

Misalkan satu BUMDes yang mewakili satu desa bisa meraih pendapatan Rp300 juta per tahun. Mereka menyetor katakanlah Rp2 juta per tahun untuk pajak, bayangkan berapa pajak yang didapat negara dari 75 ribu BUMDes. Kan sudah Rp1,5 triliun.

Itu perlu kita hitung betul-betul. Tapi saya optimistis dana yang dikeluarkan untuk Dana Desa itu tidak sia-sia, bisa dikembalikan lagi ke negara.

Yang penting, bukan kembali ke pemerintahnya. Tapi bagaimana masyarakatnya menjadi mandiri. Jadi ada obligasi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

Kendala selama pelaksanaan program Dana Desa?
Masih ada kendala untuk menciptakan peluang usaha dan inovasi. Peluang antarkepala desa kan tidak sama. Kemendes lagi-lagi harus memberikan pendampingan. Pekerjaan rumahnya adalah perubahan mindset. Itu yang agak berat.

Kalau hanya soal keahlian, itu masih bisa kita berikan pelatihan. Tapi kalau soal pola pikir, berarti pola pendampingannya juga harus berbeda.

Misal, ada desa yang warganya kerap sakit-sakitan. Ternyata tidak ada fasilitas MCK. Saat kepala desa mau membuat fasilitas MCK, warganya tidak mau karena sudah terbiasa buang air di sungai. Sudah bikin fasilitasnya, tetap saja tidak mau pakai.

Lalu kepala desanya memberikan contoh fasilitas MCK itu membuat warga tidak sakit-sakitan. Jadi, by sample.


(Anggaran Pendapatan Desa, sumber foto: Kemendes)

Bagaimana Kemendes melindungi kepala desa dalam penggunaan Dana Desa dari jeratan hukum?
Kalau kepala desanya yang melakukan tindakan memperkaya diri, keluarga, dan orang terdekat, ya itu tindak pidana korupsi. Kami tidak bisa melindungi.

Tapi, kami memberikan pengawalan dengan melibatkan aparat. Kami juga punya Satgas Dana Desa untuk mengecek penyelewengan tapi yang bukan korupsi. 

Per 2017, sebanyak 700 kepala desa terjerat kasus hukum. Mungkin saja mereka memang tidak tahu bagaimana memanfaatkan Dana Desa. 

Makanya per 2018, segala sesuatu yang dibangun di desa itu berasal dari desa. Bukan lagi melibatkan rekanan dari luar. Misal, menggunakan pasir dari desa itu, pekerjanya cukup melibatkan warga desa setempat. Jadi dana itu berputar di desa-desa itu saja.

Selain itu, warga atau kepala desa dapat menghubungi call center kami untuk pengawasan penggunaan dana yaitu 1500040. Siapapun boleh menanyakan atau mengadukan soal penggunaan Dana Desa, yang penting ada bukti. Dalam waktu 1 x 24 jam, satgas akan menindaklanjuti laporan itu.




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id