Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Istimewa)
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Istimewa)

UU Cipta Kerja Disebut Menata Ulang Kewenangan Daerah

Nasional Partai NasDem Omnibus Law Syahrul Yasin Limpo
Medcom • 23 Oktober 2020 12:14
Jakarta: Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, menata ulang soal kewenangan daerah, bukan menghapusnya.
 
Menurut Syahrul, kewenangan daerah tersebut sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan sistem Omnibus Law untuk menarik investasi dan memberi kemudahan berusaha.
 
"Sehingga calon investor tak lari ke negara lain seperti Vietnam yang lebih kompetitif, mengingat beragam aturan dan birokrasi di sini yang dinilai menghambat,” ujar dia, Jumat, 23 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja
 
Menteri Pertanian itu menjelaskan dengan pengesahan UU CK, khususnya soal kewenangan daerah, muncul berbagai isu dan juga spekulasi yang kurang tepat. Bahkan ada yang mempertentangkannya dengan otonomi daerah.
 
Hal-hal tersebut, kata dia, mesti dijawab dan dijelaskan dengan jernih. Sebab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), peran dan kewenangan daerah perlu dijabarkan.
 
"Sebaiknya sejumlah kepala daerah yang mewakili pulau di Indonesia dilibatkan dalam penyusunan RPP UU CK ini,” usulnya.
 
Baca juga:Satu Keluarga Tewas Terbakar Berkumpul di Satu Ruangan
 
Sebagai mantan kepala daerah yang pernah menjabat bupati, wakil gubernur, dan gubernur, Syahrul mengaku paham benar bagaimana suasana psikologis para kepala daerah dalam menyikapi UU CK. Karena itu, asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat harus bisa mengarahkan daerah.
 
“Dalam RPP, kita juga harus mempunyai framework. Bagaimana pemerintah pusat membuat syarat-syarat soal kewenangan, lalu daerah tetap diberi ruang untuk memiliki kewenangan baik dalam perizinan maupun mengatur tata ruang. Selain itu, saya ingatkan, jangan sampai ada manuver-manuver sempit dalam penyusunan RPP. Ini yang harus kita kawal benar,” kata dia.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif