Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan sedang memeriksa sejumlah terperiksa. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan sedang memeriksa sejumlah terperiksa. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Pansus Hak Angket Segera Panggil Paksa Mantan Plt Sekda Sulsel

Nasional pemerintah daerah
Muhammad Syawaluddin • 10 Juli 2019 17:31
Makassar: Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Fakhsirie Radjamilo segera dijemput paksa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. Ashari sudah beberapa kali tak hadir saat dipanggil tim pansus dengan alasan yang sama.
 
"Kita akan jemput paksa," tegas Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid di sela-sela Sidang Pansus Hak Angket di Kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 10 Juli 2019.
 
Kadir mengatakan Ashari ialah salah satu dari 30 orang yang bakal dipanggil pansus hak angket. Ashari akan dimintai keterangan terkait kisruh kepemimpinan di Pemerintah Sulawesi Selatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


DPRD Sulawesi Selatan membuat hak angket terhadap Gubernur Sulawesi Selatan karena menilai ada persoalan di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akibat dualisme kepemimpinan.
 
Fakhsirie Radjamilo, tidak menghadiri panggilan untuk kedua kalinya dengan alasan yang sama saat diminta hadir untuk pertama kali. Pada pemanggilan Senin, 8 Juli 2019, Mantan Sekretaris Daerah (Sulsel), Ashari Fakhsirie Radjamilo tidak hadir lantaran melakukan tugas perjalanan dinas dalam daerah.
 
Surat tersebut ditandatangani Sekda Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, Abdul Hayat. Dalam surat yang diserahkan ke DPRD Sulawesi Selatan Ashari menghadiri acara penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulsel di Kabupaten Soppeng dan Kota Parepare.
 
Dalam surat tersebut Azhari yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan itu akan menghadiri kegiatan lomba desa itu sejak 4 hingga 6 Juli 2019. Tapi diagenda pemanggilan kedua Ashari kembali menyurati Pansus hak angket dengan alasan yang sama.
 
"Iya ini yang kedua. Alasannya tetap sama yakni menghadiri kegiatan Lomba Desa di Kabupaten Soppeng dan Parepare," kata
 
Kadir Halid menganggap bahwa apa yang menjadi alasan Ashari sangat tidak beralasan. Menurutnya, masih banyak pejabat lain yang bisa mewakili Pemerintah Provinsi. Tidak harus, dia karena menghadiri sidang Pansus hak angket juga penting.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif