istri Bos biro perjalanan Haji dan Umrah Amanah Besama Ummat (ABU) Tours and Travel, Nursyariah Mansyur. Foto: Medcom.id
istri Bos biro perjalanan Haji dan Umrah Amanah Besama Ummat (ABU) Tours and Travel, Nursyariah Mansyur. Foto: Medcom.id

Upaya Banding Istri Bos ABU Tours Ditolak

Nasional penipuan
Muhammad Syawaluddin • 26 Juni 2019 14:56
Makassar: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak banding istri Bos biro perjalanan Haji dan Umrah Amanah Besama Ummat (ABU) Tours and Travel, Nursyariah Mansyur, beserta dua mantan petinggi ABU Tours and Travel, Chaeruddin dan Muhammad Kasim Sanusi.
 
Dalam amar putusan terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang diketuai Yahya Syam, istri Bos ABU Tours and Travel, Nursyariah Mansyur bersama Chaeruddin, dan Muhammad Kasim Sunusi menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 1377/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Februari 2019.
 
Nursyariah Mansyur tetap menjalani vonis 19 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Sementara Chaeruddin harus menjalani hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Kemudian Muhammad Kasim tetap menjalani hukuman 16 tahun penjara serta denda Rp300 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan," bunyi putusan hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang dikeluarkan pada 20 Mei 2019 lalu.
 
Baca:Bos ABU Tours Dituntut 20 Tahun Penjara
 
Penasihat hukum ketiga Terdakwa Hendro Suryanto mengatakan pihaknya sangat keberatan karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar, hanya mengikuti hasil yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar.
 
"Kami keberatan karena putusan hakim (Pengadilan Tinggi) itu hanya mengikuti apa yang telah diputusan hakim Pengadilan Negeri Makassar," kata Hendro di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2019.
 
Hendro menerangkan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar melanggar beberapa pasal, yakni Pasal 182 ayat 3 dan 4 Kuhap dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat 1 KUHAP.
 
Hendro menilai kasus yang menjerat kliennya kasus perdata yang dibuktikan melalui adanya putusan pailit dan adanya transasksi jual beli paket umrah. Bukan transaksi penitipan yang seperti dipertimbangkan hakim.
 
"Kami berencana mengajukan kasasi ke Mahkama Agung untuk membuktikan bahwa kasus kliennya hanya persoalan perdata bukan pidana," jelasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif