Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Indonesia (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo (kiri). (Foto: ANTARA/Nur Suhra Wardyah)
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Indonesia (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo (kiri). (Foto: ANTARA/Nur Suhra Wardyah)

Gubernur Pastikan tak Ada Penghapusan Honorer di Sulsel

Nasional tenaga honorer
Antara • 25 Januari 2020 18:16
Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menegaskan tidak akan ada penghapusan tenaga honorer di wilayahnya, berdasarkan kebijakan terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Indonesia (Kemenpan-RB).
 
"Tidak ada penghapusan, jangan menafsirkan salah yang membuat orang resah semua, jadi tidak ada," tegas Nurdin, melansir Antara, Sabtu, 25 Januari 2020.
 
Nurdin mengaku Pemprov Sulsel masih membutuhkan tenaga honorer. Apalagi kemampuan keuangan daerah dianggap bisa memenuhi itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Honorer tidak usah ragu, karena itu kebijakan provinsi kabupaten/kota yang tergantung kemampuan, jadi jangan dipikirkan lagi," katanya.
 
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Indonesia (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan tenaga honorer menjadi kebijakan daerah yang harus disesuaikan dengan pos anggaran masing-masing.
 
Bukan itu saja, kebijakan Kemenpan-RB juga memberikan kesempatan satu kali bagi seluruh tenaga honorer mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
 
Hanya saja kerap kali seleksi CPNS tak membuahkan hasil baik sehingga banyak dari mereka yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi.
 
"Saya mengalami (didemo) saat menghadapi pemilihan presiden. Seperti perangkat desa yang meminta diangkat jadi PNS. Biarkanlah orang menyampaikan aspirasinya tetapi keputusan yang diambil harus dingin dan tetap dibicarakan dengan baik," ungkapnya.
 
Menurut Tjahjo, jika keputusan dari hasil perekrutan CPNS tidak disetujui orang di daerah atau pusat, lebih baik menyelesaikannya dengan mengajak dialog pemerintah pusat atau daerah.
 
"Kalau bisa bertemu bupati atau gubernur dan dialog dulu untuk komunikasi setiap permasalahannya," jelas dia.

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif