Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amaluddin
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amaluddin

Pencairan DAU 27 Kabupaten/Kota di Jatim Ditunda

Nasional Virus Korona
Amaluddin • 20 Mei 2020 09:30
Surabaya: Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani, memberi sanksi penundaan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak merealokasi anggaran penyediaan masker. Di Jawa Timur, ada 27 kabupaten/kota yang ditunda pencairannnya.
 
"Nah di Jatim, pemkab/pemkot yang tidak dikenai sanksi penundaan DAU ada 11 daerah. Sementara 27 daerah dikenai sanksi," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa malam, 19 Mei 2020.
 
Adapun 11 daerah yang tidak dikenakan sanksi oleh Kemenkeu, yakni Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kota Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Tulungagung. Sementara 27 daerah sisanya dikenakan sanksi berupa penundaan 35 persen pencairan DAU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sanksi itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020) tentang Percepatan Penyesuaian APBD dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang ditetapkan dan berlaku mulai 29 April lalu. Sanksi itu diberlakukan bagi Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan atau sudah menyampaikan Laporan APBD ke Kemenkeu, tapi belum sesuai ketentuan SKB dan PMK 35/2020.
 
"Makanya, daerah yang tidak melakukan penyesuaian APBD, maka akan ditunda DAU-nya sampai 35 persen. Ini sudah Keputusan Menkeu," jelas Khofifah.
 
Khofifah bersyukur, Pemprov Jatim tidak termasuk yang dikenai sanksi penundaan DAU oleh Kemenkeu. Meski demikian, Khofifah menyayangkan ada 27 pemkab/pemkot di Jatim yang turut terkena sanksi.
 
"Alhamdulillah Pemprov Jatim tidak ditunda. Beberapa provinsi tetangga kita DAU-nya ditunda. Sesuai aturan itu, kalau ada revisi dari masing-masing Pemda, sanksi penundaan itu dicabut dan DAU akan diberikan penuh," katanya.
 
Khofifah mengingatkan kepada masing-masing Pemda yang terkena sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen, segera merealokasi APBD untuk mengadakan layanan pencegahan covid-19. Salah satunya terkait penyediaan masker untuk masyarakat dan tenaga medis.
 
"Minggu kemarin kami sudah sampaikan dalam Rakor dengan kabupaten/kota. Instruksi ini sudah bolak-balik disampaikan. Jadi untuk masker, saya rasa kabupaten/kota bisa segera mengadakan," katanya.
 

(WHS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif