Wali Kota Solo Sebut Gibran Tak Bisa Buat Kebijakan 100% saat Menjabat

Solo: Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka, dipastikan tidak akan bisa membuat kebijakan 100 persen saat menjabat. Hal itu lantaran adanya sejumlah kekosongan jabatan pada eselon II dan eselon III.
 
"Ada 12 total yang kosong, sekarang sementara pelaksana tugas (plt). Yang eselon II ada sembilan, dan eselon III ada tiga. Implikasinya ya itu, wali kota baru nanti tidak akan bisa membuat kebijakan 100 persen. Dan anggaran sebagian pasti terserap," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 16 Januari 2021.
 
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Gibran dan pasangan Wakil Wali Kota Solo Terpilih, Teguh Prakosa. Beberapa kekosongan jabatan di Pemkot Solo di antaranya terjadi di Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), staf ahli, serta asisten Wali Kota.
Baca: 21 Januari, Gibran Bakal Ditetapkan Sebagai Wali Kota Solo Terpilih
 
Seperti diketahui, masa jabatan Rudy akan berakhir awal Februari 2021. Memori serah terima jabatan ke Wali Kota baru akan diserahkan oleh Penanggung jawab (Pj) Wali Kota Solo.
 
"Kan sudah ada regulasinya, Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), APBD juga sudah ada Perdanya juga sudah ada. Dan yang kosong itu adalah jabatan strategis semua," bebernya.
 
Sebelumnya, Rudy mengaku telah meminta izin pada Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun izin tidak dikeluarkan oleh Mendagri.
 
"Wali Kota baru nanti juga tidak akan diizinkan melantik. Ya kalau diizinkan nanti malah jadi pembicaraan banyak orang. Yang pasti, di sini tidak ada jual beli jabatan. Kalau belum bisa melantik ya sudah tidak apa-apa," ungkapnya.
 
(LDS)