Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah) di Terminal Bekasi. Antonio/Medcom.id
Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah) di Terminal Bekasi. Antonio/Medcom.id

Pemkot Bekasi Belum Terima Surat Rotasi Kepala Dinas

Nasional Pemerintah Daerah Kemendagri Kepala Daerah Bekasi
Antonio • 15 Mei 2022 14:16
Bekasi: Surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri tentang persetujuan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi beredar di media sosial. Terdapat sejumlah nama kepala dinas yang dipindah dari satu dinas ke dinas lainnya.
 
Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan pihaknya belum menerima surat itu secara resmi.
 
"Surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri tentang persetujuan pelaksanaan rotasi dan mutasi telah beredar luas di media sosial namun fisik surat belum diterima resmi oleh Pemkot Bekasi. Untuk itu upacara pelantikan dan pengambilan sumpah para pejabat yang dimaksud menunggu surat resmi diterima," kata Tri di Bekasi, Minggu, 15 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Menteri Tito: Pemerintah Demokratis Tunjuk Penjabat, meski Abaikan MK
 
Dia menjelaskan Pemkot Bekasi akan segera melakukan alih tugas jabatan sejumlah pejabatnya guna mengisi kekosongan jabatan dan mengisi kebutuhan organisasi.
 
Pihaknya pun telah berkirim surat ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait dengan surat itu.
 
Tri yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi mengatakan bahwa alih tugas jabatan pejabat administrator dan pengawas dilakukan dengan memperhatikan PP Nomor 49 Tahun 2008 pasal 132A ayat (1) dan (2).
 
Pada ayat 1 disampaikan sejumlah larangan bagi Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang sebelumnya; dikeluarkan pejabat.
 
Kemudian juga dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
 
Namun pada ayat (2) PP tersebut disampaikan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 
Terpisah Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara (STIPAN) yang juga Tim Independen Reformasi Birokrasi ASN, Soni Sumarsono, menyatakan mutasi yang akan dilakukan Plt Walikota Bekasi dapat dilakukan jika mengantongi izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri).
 
Menurut Soni Plt Wali Kota pun memiliki kewenangan untuk melakukan penataan ulang ASN sebagai pembina tertinggi dan tidak harus meminta usulan atau masukan dari DPRD.
 
"Kalau Wali Kota definitif tidak perlu izin sana sini kecuali eselon dua, tapi kewenangan penuh Wali Kota. Tapi kalo Plt, ditambah syarat-syarat administratif yaitu harus dapat rekomendasi dari KASN yang pertama. Kedua syarat berjenjang harus dapat izin persetujuan dari Mendagri, tentu melalui Provinsi Jawa Barat. Selama Mendagri sudah setuju, provinsi hanya administratif saja," kata Soni.
 
Sehingga, kata dia, mutasi pejabat yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi tidak melanggar hukum jika sudah mendapat persetujuan mutasi jabatan struktural eselon ll dari KASN dan Mendagri.
 
"Jika ada yang bilang ilegal harus jelas dulu, ilegalnya di mana bisa kita artikan tidak sah. Sekarang sah nggak kalau tahapan administratifnya sudah ada dan sudah di lalui?," ujar Soni.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif