Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

DIY Pakai Dana Istimewa untuk Terdampak Covid-19

Nasional Virus Korona
Ahmad Mustaqim • 12 Mei 2020 12:43
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat sinyal penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk menangani dampak virus korona (covid-19). Penggunaan dana tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 35/PMK/07/2020.
 
Pimpinan Paniradya Kaistimewan DIY, Benny Suharsono, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke pemerintah pusat terkait pelaporan administrasi penggunaan Danais termin pertama. Sebelum termin kedua bisa dicairkan, Paniradya harus mengirimkan laporan administrasi termin pertama.
 
"Oleh karenanya, kami bersurat untuk mengirimkan pelaporan administrasinya. Lebih lanjut, kami selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari pusat," kata Benny dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Benny menerangkan dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian akan ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan proyeksi anggaran yang dibutuhkan. Menurut dia, dana itu untuk memfasilitasi pihak di DIY yang belum menerima bantuan.
 
Baca:Bantul Tambah Dua RS Rujukan Covid-19
 
Dia melanjutkan Paniradya masih berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) DIY untuk menentukan alokasi anggaran, sembari menunggu proses verifikasi. Pihaknya juga memperoleh masukan dari bidang ketenagakerjaan, kebudayaan, terkait pihak-pihak yang akan menerima bantuan dari Danais.
 
"Dana ini nantinya juga akan dialokasikan kepada para seniman dan budayawan di DIY yang terdampak covid-19. Jumlahnya ada sekitar 3.708 orang. Adapun besaran yang akan diterima adalah 600 ribu rupiah per bulan/orang dihitung mulai bulan Maret hingga Mei," jelasnya.
 
Benny mengaku telah menyosialisasikan dalam Forum Keistimewaan. Sosialisasi Paniradya Kaistimewan dibuka Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji dan diikuti ratusan peserta perwakilan dari Kraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, OPD Pemda DIY, OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi dan kelompok masyarakat
 
"Diharapkan masukan penting dari para pemangku kepentingan bisa diakomodasi Pemda DIY, sehingga perencanaan urusan keistimewaan menjadi lebih partisipatif dan berkualitas," tukasnya.
 

(LDS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif