Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali. Dokumentasi/ Partai NasDem
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali. Dokumentasi/ Partai NasDem

Gugatan Soal Jabatan Ex-officio Wako Batam Disebut Aneh

Nasional pembangunan infrastruktur
Medcom • 11 Mei 2021 11:22
Jakarta: Usulan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dicabut dinilai sebagai akal-akalan.
 
Semestinya penyatuan jabatan tersebut didukung demi terwujudnya kawasan perdagangan yang lebih berdaya saing dan menciptakan iklim ekonomi yang terus berkembang.
 
"Ini aneh, padahal belum berjalan dua tahun tapi sudah diusulkan dicabut. Baik secara obyektif maupun subyektif, ini menciderai akal sehat. Jadi akal-akalan saja usulan yang keluar dari Ketua DPRD Kepri itu," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pembangunan Batam Meningkat Tajam Usai Dualisme Pengelolaan Dihapus
 
Dia menjelaskan jabatan ex-officio tersebut merupakan terobosan pemerintahan Joko Widodo dari penantian panjang atas dualisme kepentingan yang terjadi di Batam.
 
Menurut Ali, secara obyektif sejak jabatan ex-officio berlaku telah terjadi keefektifan dan penyederhanaan birkorasi. Pertumbuhan ekonomi juga naik signifikan.
 
Catatan BPS menyebut pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,56 persen. Pencapaian itu menunjukkan pembangunan di Batam sudah berada pada jalurnya.
 
"Ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01 persen, dan Provinsi Kepri yang tumbuh 4,89 persen di tahun 2019. Ini didukung oleh data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Wali Kota yang merangkap sebagai Kepala BP Batam," jelas wakil ketua umum Partai NasDem tersebut.
 
Tidak hanya itu, BP Batam juga melaporkan saat bertemu dengan Komisi VI DPR RI mengenai nilai investasi triwulan pertama tahun 2020 yang hasilnya sangat menggembirakan dan bahkan melampaui target.
 
"Target investasi itu USD 225 juta. Yang tercapai adalah USD 473 juta. Ini jelas melampaui target. Artinya, para investor menyambut baik adanya penyatuan tersebut," ungkap Ali.
 
Menurutnya kenyataan ini menunjukkan kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi terbukti efektif. Tidak hanya itu, BP Batam juga percaya diri memasang target investasi tahun 2021 hingga mencapai Rp25 triliun.
 
"Jadi kalau disebut jabatan ex-officio ini tidak berpengaruh positif atau belum terbukti menghasilkan terobosan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam, itu ngibul saja," ucapnya.
 
Secara subyektif, Ali menyebut pandemi covid-19 telah membuat berbagai sektor ekonomi dan usaha memang terpuruk. Wajar jika realisasi investasi pun menurun, tidak terkecuali di Batam.
 
Ali mengaku heran penyatuan ini belum genap berumur dua tahun, namun gugatannya seolah-olah pelaksanaannya sudah berlangsung 20 tahun.
 
"Saya heran mengapa banyak pihak yang tidak sabar. Padahal sudah diatur dalam PP No. 41 Tahun 2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), di mana 2024 nanti kan akan berakhir dengan sendirinya jabatan ex-officio ini. Jadi kenapa jadi grasa-grusu dan pada gak sabaran? Ada apa ini sebenarnya?," ujar Ali.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif