Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang mengeluarkan labelisasi Keluarga Miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara ekonomi mampu, Selasa, 10 September 2019. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang mengeluarkan labelisasi Keluarga Miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara ekonomi mampu, Selasa, 10 September 2019. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir

Kemensos Larang Pemberian Label Keluarga Miskin di Tangerang

Nasional bansos
Hendrik Simorangkir • 12 September 2019 19:55
Tangerang: Kementerian Sosial (Kemensos) melarang pemberian label keluarga miskin yang diterapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Pemberian llabel dengan diksi keluarga miskin dalam perspektif ilmu pekerjaan sosial dapat menurunkan harkat dan martabat keluarga penerima manfaat.
 
"Pemasangan stiker atau cat label hendaknya mengganti penggunaan kata keluarga miskin menjadi Keluarga Prasejahtera. Pelabelan Keluarga Miskin seperti di Kota Tangerang dilarang oleh Kemensos RI," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, Kamis, 12 September 2019.
 
Harry menjelaskan pelarangan labelisasi keluarga miskin sebagaimana surat edaran Kemensos RI No: 1000/LJS/HM.01/6/2019. Surat perihal labelisasi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tersebut sudah diedarkan pertanggal 18 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak diperbolehkannya penggunaan kata keluarga miskin juga merujuk kepada surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 1902/4/S/HK.05.02105/2019 tertanggal 9 Mei 2019, perihal instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum," jelas Harry.
 
Dalam surat edaran Kemensos RI terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian. Menurut Harry, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI mendukung adanya instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum, serta pemasangan stiker atau cat label pada rumah KPM PKH dan BPNT.
 
"Namun penggunaan diksi Keluarga Miskin tidak tepat. Sehingga Dinas Sosial yang sudah menerapkan labelisasi itu diminta untuk diubah," pungkas Harry.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif