Ilustrasi. Suasana sidang Paripurna hak angket, di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 23 Agustus 2019. Foto: Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.
Ilustrasi. Suasana sidang Paripurna hak angket, di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 23 Agustus 2019. Foto: Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.

Hasil Pansus Angket DPRD Sulsel Segera Dikirim ke Mendagri

Nasional pemerintah daerah
Muhammad Syawaluddin • 14 September 2019 01:13
Makassar: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan segera mengirimkan surat kepada ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan penegak hukum. Hal ini sebagai tindaklanjut dari hasil pansus hak angket.
 
"Hasil rapat pimpinan DPRD, menindaklanjuti hasil pansus hak angket. Surat telah dibuat, sebagai pengantar dari dokumen hak angket yang telah diparipurnakan," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 13 September 2019.
 
Syahar menjelaskan tindaklanjut hasil paripurna pansus hak angket baru dibahas lantaran pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulawesi Selatan beberapa pekan terakhir sibuk membahas APBD Perubahan dan agenda lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pimpinan DPRD Sulsel serius (menindaklanjuti hasil hak angket). Cuma dua minggu ini kami fokus yang lain seperti pembahasan APBD perubahan dan lainnya, itu cukup menguras tenaga. Jadi, kami memilih waktu yang tepat," jelasnya.
 
Legislator Partai Nasdem tersebut mengatakan pengiriman surat ke Mendagri dan penegak hukum dilakukan paling lambat pekan depan. Ia berharap kerja pansus hak Angket segera berbuah hasil.
 
"Secepatnya (dikirim) supaya hasil pekerjaan panitia angket cepat selesai dan supaya komitmen untuk menyelesaikan urusan ini selesai," jelasnya.
 
Menurut dia, ada lima poin yang menjadi perhatian anggota dewan, sehingga hak angket menjadi jalan yang harus diambil. Pertama, seputar kontroversi surat keputusan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang pelantikan 193 pejabat.
 
Kedua, inisiator juga menyinggung dugaan pelanggaran soal manajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel. Anggota dewan menduga ada praktek kolusi, nepotisme, dan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.
 
Poin ketiga, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penempatan pejabat tertentu. Pansus angket mengendus banyak calon pejabat yang belum menemuhi persyaratan pangkat. Sedangkan, poin keempat disinggung pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tanpa prosedur dan mekanisme sesuai perundang-undangan.
 
Poin ke lima, legislator menyebut serapan anggaran APBD Provinsi Sulsel tahun 2019 masih sangat rendah. Berbagai masalah dianggap tidak cukup diselesaikan melalui hak bertanya atau interpelasi.
 
Pansus hak angket disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 41 orang. Mereka terdiri dari staf Pemerintah Provinsi Sulsel, akademisi, hingga gubernur Sulsel dan wakilnya.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif