NEWSTICKER
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) saat menerima kunjungan GMTD, di Kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 17 Juli 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) saat menerima kunjungan GMTD, di Kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 17 Juli 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

40 Keputusan Mantan Wali Kota Makassar Dianulir

Nasional makassar
Muhammad Syawaluddin • 17 Juli 2019 19:19
Makassar: Sebanyak 40 Surat Keputusan (SK) strukturisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Mantan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dibatalkan. SK tersebut terkait 1.228 pejabat yang dimutasi.
 
Pembatalan tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tertanggal 12 Juli 2019 dan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-2237/KASN/7/2019 tertanggal tanggal 10 Juli 2019.
 
"Rekomendasi pembatalan 40 SK itu ada setelah tim dari Mendagri dan KASN turun," kata Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, saat ditemui di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 17 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surat keputusan yang dikeluarkan Ramdhan 'Danny' Pomanto merekomendasi Penataan Pejabat atau Jabatan ASN di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Keputusan Dirjen Otda Kemendagri dan KASN menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya dimutasi Danny.
 
Perpindahan dianggap melanggar peraturan pemerintah karena tanpa izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemendagri memberi waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
 
"Jadi bukan Pemprov yang mengusulkan. Pemprov hanya menjawab surat dari Pemerintah Pusat," katanya.
 
Ramdhan Pomanto memutasi seribu lebih ASN saat masa jabatannya tersisa dua hari. Padahal, aturan melarang mutasi enam bulan sebelum masa jabatan berakhir tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri.
 
"Ini (40 SK yang diteken Ramdhan Pomanto) tidak ada izin Mendagri," katanya.
 
Nurdin Abdullah saat ini masih menunggu petunjuk dari Mendagri terkait tindak lanjut 40 SK dan 1.200 pejabat. Apakah pejabat dan ASN kembali ke jabatan semula atau dilantik ulang.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif