Tagihan Peserta BPJS Kesehatan di Makassar Capai Rp132 M

Lina Herlina 11 September 2018 16:09 WIB
bpjs kesehatan
Tagihan Peserta BPJS Kesehatan di Makassar Capai Rp132 M
Logo BPJS Kesehatan
Makassar: Tagihan peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Makassar, Sulawesi Selatan, mencapai Rp132 miliar. Tunggakan dari peserta mandiri sebesar Rp50 miiar. Sebanyak Rp21 miliar merupakan tunggakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kepala BPJS Makassar Ichwansyah Gani mengatakan pembayaran dari pemerintah terbagi dua. Sebanyak 40 persen ditanggung Pemprov Sulsel sedangkan sisanya tanggungan pemerintah di 24 kabupaten dan kota.

"Yang paling sering terlambat adalah pemprov. Ini kami sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan," ungkap Ichwansyah.


Menurutnya, untuk klaim yang dibayarkan ke rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya di Sulsel sebesar Rp779 miliar hingga Juni lalu. Khusus di Kota Makassar yang banyak terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), mencapai 60 persen atau sekitar Rp400 miliar. 

"Jadi kalau mau seimbang, harusnya pemda juga disiplin untuk membayarkan iuran BPJS. Kami akui ada defisit secara nasional, sehingga kami lebih selektif dalam melakukan pembayaran ke rumah sakit," terang Ichwansyah.

Persoalan ini, lanjut Ichwansyah, bukan hanya terjadi di pemprov. Tapi, masalah itu juga terjadi di rumah sakit di kabupaten dan kota.

BPJS Kesehatan menjadwalkan pembayaran klaim setiap bulan. Jika berkas pembayaran telah diversifikasi dan dinyatakan lengkap akan dibayarkan paling lambat 15 hari kerja. Khusus di RSUD milik pemprov, tercatat sekitar Rp28 miliar klaim BPJS yang belum terbayarkan sampai Juli.

Ichwansyah menyontohkan RSUD Labuang Baji Makassar. Klaim tagihan baru dibayarkan hingga Februari. Padahal, rerata setiap bulan, rumah sakit tertua di Sulsel ini memiliki klaim antara Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar.

Dirut RSUD Labuang Baji Andi Mappatoba, mengakui bahwa keterlambatan pembayaran klaim dialami oleh semua rumah sakit. Dia menegaskan, keterlambatan pembayaran ini tidak mengganggu pelayanan dan operasional rumah sakit.

"Sampai sejauh ini belum menimbulkan masalah karena kami atur anggaran itu untuk tiga bulan ke depan. Terutama ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai. Soal klaim, belum tentu yang satu bulan itu terbayarkan, karena masih dalam proses verifikasi. Kalau ada yang lengkap dibayar lagi," ujar Andi Mappatoba.



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id