Paniradya Pati Paniradya Bagian urusan Keistimewaan) Setda DIY, Benny Suharson
Paniradya Pati Paniradya Bagian urusan Keistimewaan) Setda DIY, Benny Suharson

Tugas Pemdes dan Kecamatan Bertambah Usai Berganti Nama

Nasional yogyakarta
Patricia Vicka • 02 Desember 2019 18:41
Yogyakarta: Perubahan nama Kecamatan/ Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan diberlakukan pada akhir 2019. Perubahan nama ini membuat tugas dan wewenang Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan bertambah.
 
Paniradya Pati DIY Benny Suharsono menjelaskan Pemdes/Kecamatan/Kelurahan akan berwenang untuk mengurusi dan mengawasi kegiatan keistimewaan sesuai Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.
 
"Wewenang urusan Keistimewaan yakni dibidang kebudayaan, tata ruang, dan pemerintahan. Tadinya itu hanya wewenang Pemda dan Pemkab atau Kota. Sekarang bisa diteruskan sampai Pemerintah Desa/Kecamatan/Kelurahan," kata Benny saat jumpa pers di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mencontohkan kedepan Pemdes/Kecamatan/Kelurahan bisa menginventarisasi dan menjalankan kegiatan yang dapat menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian di wilayahnya. Selain itu Dana Keistimewaanpun (Danais) bisa dikucurkan membiayai kegiatan yang berhubungan dengan urusan keistimewaan di tingkat Kecamatan/ Kelurahan.
 
"Pastinya hanya kegiatan budaya dan seni yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bisa dibiayai danais," kata dia.
 
Selain itu Pemdes/Kecamatan/Kelurahan juga bertugas mengawasi penggunaan dan kegiatan keistimewaan. Sementara tugas dan wewenang lainnya masih sama sebelum berganti nama.
 
Walau telah berubah nama, Benny menegaskan Pemdes tetap bisa memperoleh dana desa. Penerapan perubahan nama nomenklatur ini
mulai diberlakukan perlahan sejak akhir Desember 2019. Untuk menerapkannya, Pemerintah kabupaten/kota perlu menuntaskan Perda yang akan menjadi payung hukum perubahan nomenklatur.
 
Kabupaten pertama yang akan menerapkannya adalah Kulonprogo. Disusul Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul , Kota Yogyakarta, dan terakhir Kabupaten Sleman.
 
"Kulonprogo sudah tuntas Perdanya. Pemerintahnya siap menerapkan akhir 2019. Kalau lainnya 2020," kata dia.
 
Pemda DIY akan melakukan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat terkait perubahan ini.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif