Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD kabupaten/kota, di Grahadi, Rabu, 6 November 2019. Medcom.id/Amal
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD kabupaten/kota, di Grahadi, Rabu, 6 November 2019. Medcom.id/Amal

Jatim Launching Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana

Nasional pelayanan publik
Amaluddin • 06 November 2019 20:58
Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD kabupaten/kota. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan aplikasi ini menjadi yang pertama di Indonesia.
 
"Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran," kata Khofifah di sela launching aplikasi SP2D di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 6 November 2019.
 
Khofifah mengaku memiliki harapan atas program ini. Dia bermimpi ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi, dan diakses secara real time.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita kepingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD kabupaten/kota. Dari pemanfaatan teknologi ini, mimpinya perlahan bisa diwujudkan," jelas Khofifah.
 
Melalui program tersebut, Khofifah berharap bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa kita lakukan. Hingga kini ada 14 dari 38 kabupaten/kota di Jatim telah memanfaatkan hal ini, sementara sisanya masih belum menggunakan.
 
"Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini ada 38 daerah, sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, mengatakan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien. "Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan," beber Jumadi.
 
Perbendaharaan ini lanjut Jumadi, selama ini otorisasi dan pencairan itu dilakukan secara konvensional, sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah untuk efektif dan efisien. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun.
 
"Tidak hanya di kantor. Misalnya kepala OPDnya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphonenya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini," pungkas Jumadi.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif