Gubernur Jawa Timur Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)
Gubernur Jawa Timur Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)

Tim Percepatan Bentukan Emil Disebut Mengangkangi OPD

Nasional Interpelasi Ridwan Kamil
Bayu Anggoro • 10 Oktober 2019 12:32
Bandung: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi NasDem Eryani Sulam mempersoalkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
 
Ia mengaku mendukung pembentukan tim pada awalnya. Namun kini ia berubah pikiran.
 
"Ketika ada upaya gubernur melakukan percepatan (pembangunan) dengan membentuk tim saya menghargai itu. Tapi kemudian di tengah-tengah terjadi over budgeting, over tugas," ujarnya, Kamis, 10 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Eryani TAP cenderung merangsek terlalu jauh ke dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan bisa mengatur anggaran. Ia ingin keberadaan TAP dievaluasi sehingga tak mengganggu roda pemerintah.
 
"Saya tidak sependapat kalau TAP over fungsi," kata dia.
 
Eryani mengatakan kinerja TAP justru ingin mempercepat proses. Ia mengibaratkan TAP sebagai katalisator dalam istilah kimia.
 
"Masa sih harus lebih mendominasi dari bahan pokoknya atau (melebihi) yang diatur," ungkapnya.
 
Disinggung soal interpelasi, Eryani menyebut hal itu bisa terjadi. Interpelasi merupakan salah satu cara untuk mempertanyakan hal-hal yang penting kepada gubernur.
 
"Itu hak DPRD, sangat bisa digunakan," jelasnya.
 
Senada, Anggota DPRD Jawa Barat fraksi Demokrat Asep Wahyu Wijaya mempertanyakan tugas dan fungsi TAP yang diketuai eks Rektor Universitas Tri Hanggono Achmad. Menurut dia, TAP terlalu mengintervensi OPD.
 
"Bicara fungsi TAP, tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) apa sih? Kok intervensinya jauh," ujar Asep.
 
Asep mengaku mendapat informasi dari banyak OPD terkait campur tangan tim bentukan Emil itu. TAP, lanjut dia, sangat dominan dalam menentukan program kerja di masing-masing OPD.
 
"TAP bisa mencoret anggaran, memasukkan anggaran, memaksakan anggaran. Bikin program," katanya.
 
Akibatnya, imbuh dia, OPD-OPD tidak nyaman dengan kondisi ini karena terlalu dikendalikan oleh TAP yang seharusnya bersifat normatif.
 
"Kegelisahan seperti ini di OPD, ada lho. Bahkan ada satu kesempatan, dewan mendapat pengaduan dari OPD. Mereka (aparatur sipil negara di OPD)sampai nangis-nangis karena merasa tertekan (oleh TAP). Ada itu," bebernya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif