Salah satu titik proyek strategis pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir di Kabupaten Belu, NTT. ANTARA/HO-Kanwil DJPb NTT
Salah satu titik proyek strategis pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir di Kabupaten Belu, NTT. ANTARA/HO-Kanwil DJPb NTT

NTT Dapat Kucuran Dana Rp150,3 Miliar untuk Pengendalian Banjir

Antara • 29 Juni 2022 15:39
Kupang: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp150,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir yang tersebar di tiga titik di Pulau Timor, NTT pada 2022. Hal tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
"Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir di bantaran Sungai Malibaka di Belu dan Sungai dan Sungai Noebesi di Kabupaten Kupang," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kementerian Keuangan, Catur Ariyanto Widodo, di Kupang, NTT, Rabu, 29 Juni 2022.
 
Baca: Butuh Rp4,2 Miliar untuk Bangun Rumah Korban Longsor di Pamijahan

Dia menjelaskan pembangunan sarana dan prasarana itu tersebar pada dua titik di Kecamatan Raihat Kabupaten Belu dengan pagu masing-masing Rp43,65 miliar yang terealisasi per Mei sebesar 14,17 persen serta pagu Rp58,2 miliar dengan realisasi 14 persen.
 
Selain itu satu titik di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan pagu senilai Rp48,5 miliar yang sudah terealisasi 13,81 persen. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di 2022 ini menggunakan sumber dana dari Surat Berharga Syariat Negara (SBSN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Catur mengatakan pembangunan infrastruktur penting ini sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan banjir sehingga bisa melindungi pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan fasilitas umum lain.
 
Di sisi lain, kata dia, hadirnya proyek strategis tersebut memberikan dampak ikutan berupa penyerapan tenaga kerja lokal di NTT sehingga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.
 
Ia berharap proyek infrastruktur strategis tersebut dapat dikerjakan dengan lancar dan tuntas sesuai target sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
 
"Setiap rupiah APBN yang dikeluarkan adalah milik bersama masyarakat sehingga perlu peran serta untuk mengawalnya sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal," jelasnya.
 

 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif