Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

Oknum PNS di Makassar Ribut Soal Tunjangan Penghasilan

Nasional pns
Muhammad Syawaluddin • 27 Februari 2020 02:02
Makassar: Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan baku hantam di kawasan rumah jabatan Wali Kota Makassar. Keributan dipicu belum dibayarnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan.
 
Keributan itu viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir itu, tampak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar, Imam Hud, ribut dengan seorang staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
 
Keributan juga melibatkan Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M. Sabri. Dalam video, Sabri tampak sempat memukul tangan seorang perempuan yang mencoba melerai pertengkaran itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keributan itu terjadi usai rapat terbatas bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. Rapat membahas terkait TPP yang dipermasalahkan oleh Satpol PP.
 
Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Kota Makassar Iman Hud mengatakan hal itu dilakukan lantaran merasa dirugikan. Dirinya dan para anggota satpol PP sudah tiga bulan tidak menerima TPP, kendati itu hak mereka.
 
"Masalah TPP yang merugikan Satpol PP. Masa ada orang yang tunjangannya sekian terus masuknya separuh," kata Iman di Makassar, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Iman mengaku naik pitam setelah pihak BKPSDM mengatakan masalah TPP itu merupakan kesalahan teknis. Iman tak menerima alasan itu sebab teknologi saat ini harusnya lebih memudahkan administrasi.
 
"Sudah selesai urusannya dengan wali kota tiba-tiba, dia (staf BKPSDM) mau mempertahankan pendapatnya dan mengatakan Satpol PP yang salah," jelasnya.
 
Baca:Kubang Bekas Galian Tanah di Sumenep Akan Diteliti
 
Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan keributan hanya salah paham. Informasi terkait TPP yang dipersoalkan itu baru akan dijelaskan Senin, 2 Maret 2020.
 
Iqbal menyebut ada mekanisme baru soal pencairan TPP. Sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan kinerja laporannya maka TPP belum bisa cair untuk seluruhnya.
 
"Itu belum disosialisasikan. Belum sosialisasi ke tingkat pimpinan, jadi miss. Ini yang mau disosialisasikan, kalo sudah lengkap tidak ada masalah," ujarnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif