Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel Yusnin. Foto: Gonti Hadi Wibowo/Medcom.id
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel Yusnin. Foto: Gonti Hadi Wibowo/Medcom.id

Sumsel Anggarkan Rp300 Juta untuk Pengawasan Dana Desa

Nasional dana desa
Gonti Hadi Wibowo • 15 November 2019 15:02
Palembang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Selatan bakal membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) untuk mengawasi aliran dana desa di Sumsel pada 2020. Sebelumnya pengawasan dana desa ini dilakukan secara sendiri karena keterbatasan dana.
 
Kepala DPMD Sumsel, Yusnin, mengatakan pembentukan Sekber ini merupakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Kementrian Desa, dan Kapolri untuk melakukan pengawasan bersama dana desa pada tahun depan.
 
"Tahun sebelumnya itu pengawasan dana desa itu dilakukan sendiri misalnya tingkat Kabupaten/Kota dan inspektorat melakukan pengawasan aliran dana desa sendiri," kata Yusnin di Palembang, Jumat, 15 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yusnin menjelaskan Sekber ini terdiri dari polda, inspektorat, biro hukum, dan DPMD. Nantinya pada tahun depan dengan adanya Sekber ini bisa dilakukan pengawasan bersama agar dana desa ini bisa optimal.
 
"Pembentukan Sekber ini didukung oleh Gubernur Sumsel. Nanti kita akan punya sekretariat sendiri dan akan bersama-sama untuk melakukan pengawasan aliran dana desa," jelas Yusnin.
 
Untuk anggaran Sekber pada 2020 ini, pihaknya mengajukan dana APBD sekitar Rp300 juta selama setahun. "Mengenai pengajuan dana ini saat ini masih menunggu pengesahan oleh komisi DPRD untuk disahkan. Kita membutuhkan dana sekitar Rp300 juta," ungkap Yusnin.
 
Saat ini penggunaan dana desa di Sumsel sudah memasuki tahap ketiga. Rinciannya tahap pertama pengunaan desa itu 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen.
 
"Tahap pertama dan kedua itu sudah selesai. Mengenai rinciannya dana desa itu berapa saya belum tahu pasti, yang pasti tahap pertama dan kedua itu tidak ada masalah baik itu mengenai penyaluran dan pemakaian dana desa itu sudah bagus," beber Yusnin.
 
Mengenai tahap ketiga, lanjut Yusnin, ada beberapa desa yang belum bisa dicairkan lantaran adanya keterlamabatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 
"Desa yang belum dicarikan itu hanya satu atau dua desa saja karena keterlambatan LPJ. Tetapi seluruh desa yang lain itu sudah tersalurkan," pungkas Yusnin.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif