Ilustrasi--Bea Cukai Tangerang ungkap peredaran rokok ilegal. (Foto: ANTARA/Fauzan)
Ilustrasi--Bea Cukai Tangerang ungkap peredaran rokok ilegal. (Foto: ANTARA/Fauzan)

Pemprov Jateng Registrasi Seluruh Mesin Printing Rokok

Nasional industri rokok
Mustholih • 22 November 2019 17:53
Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan registrasi mesin-mesin pabrik rokok. Langkah itu dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal akibat kenaikan cukai 23 persen pada tahun depan.
 
"Kemarin kita baru registrasi atas mesin-mesin printing rokok 80 perusahan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo kepada Medcom.id, Jumat, 22 November 2019.
 
Sambodo menjelaskan registrasi mesin printing rokok bertujuan agar tidak mudah diperjualbelikan. Sebab dengan registrasi, mesin-mesin pabrik rokok sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng. "Kalau dijual ke pabrok rokok ilegal nanti dapat sangsi," jelas Sambodo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sambodo berujar Pemerintah Provinsi mengkhawatirkan kenaikan cukai rokok 23 persen bakal memicu tingginya peredaran rokok ilegal. Sebab tingginya harga cukai berpotensi mengalihkan serapan tembakau ke produsen-produsen rokok gelap.
 
"Karena tembakau itu sebenarnya biasanya terserap. Cuma tidak tahu kemana, apa ke pabrik rokok bercukai atau pabrik rokok gelap. Sehingga tingginya harga cukai, (serapan tembakau) mungkin akan ke produsen-produsen rokok ilegal," ungkap Sambodo.
 
Sambodo menyatakan kenaikan cukai pasti bakal berpengaruh besar terhadap industri-industri rokok kecil. Bisa saja, akibat tingginya kenaikan cukai mengakibatkan mereka berhenti beroperasi. "Kalau produsen-produsen kecil pasti sangat terpengaruh. Bisa saja enggak produksi lagi," beber Sambodo.
 
Adapun untuk industri rokok besar, kata Sambodo, pengaruh kenaikan cukai tidak berlangsung lama. "Sebenarnya itu kadang-kadang tidak merugikan (pabrik besar). Turun iya, tapi tidak terlalu signifikan," jelas Sambodo.
 
Kenaikan tarif cukai rokok 23 persen bakal berlaku pada 2020 dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdalih sudah lama cukai rokok tidak mengalami kenaikan.
 
Atas kebijakan ini, ujar Sambodo, Pemerintah perlu lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Langkah itu perlu dilakukan agar serapan pendapatan Pemerintah dari cukai rokok bisa tercapai sesuai target. "Yang saya khawatirkan justru munculnya rokok ilegal semakin banyak, sehingga upaya meningkatkan pendapatan cukai tidak berhasil," jelas Sambodo.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif