Ilustrasi--Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta foto bersama di Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)
Ilustrasi--Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta foto bersama di Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)

Tahun Depan Banten Pangkas 700 Pejabat Eselon

Nasional pns ASN
Antara • 22 November 2019 11:08
Serang: Pemerintah Provinsi Banten segera melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pemangkasan eselon III dan IV menjadi fungsional per Januari 2020. Sekitar 700 pejabat dari total 1.371 jabatan eselon III dan IV di Pemprov Banten akan beralih menjadi pejabat fungsional.
 
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar, mengatakan, Pemprov Banten tak bisa mengelak jika pemerintah pusat memberlakukan kebijakan tersebut.
 
“Pada dasarnya kan pengelolaan pemerintahan tentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aturannya mengatur seperti itu, kami akan laksanakan,” katanya, melansir Antara, Jumat, 22 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan saat ini Pemprov Banten sedang melakukan identifikasi untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV yang akan dihapus dan dialihkan ke fungsional. Selanjutnya Pemprov Banten akan melaporkan hasil identifikasi tersebut ke Pemerintah Pusat.
 
"Desember 2019 batas akhir penyampaian identifikasi penghapusan ini. Jadi memang eselon III dan IV ini tidak semuanya dihapus," kata Al Muktabar.
 
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin, mengatakan, Pemprov Banten tidak akan memangkas semua eselon III dan IV di lingkup kerjanya. Sebagian akan tetap dipertahankan, terutama yang berperan sebagai pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA).
 
"Kan kebijakan ini paling lambat selesai pada Juni 2020. Jadi kemungkinan kita akan mulai pada Januari 2020 melakukan penghapusan secara bertahap," kata Komarudin.
 
Menurut Komarudin, salah satu kriteria pejabat eselon III dan IV yang masih tetap dipertahankan misalnya adalah PA dan KPA. Selanjutnya adalah pejabat yang memiliki otoritas tertentu.
 
"Paling tidak itu, kan ada PA, KPA, PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), ini paling tidak yang PA atau KPA," katanya.
 
Pejabat eselon III dan IV yang dihapus atau dipertahankan tersebar di seluruh OPD. Sementara untuk rincian jumlahnya, dia belum bisa memaparkan karena pihaknya masih melakukan inventarisasi dan identifikasi.
 
Disinggung soal besaran tunjangan kinerja jika kebijakan pemangkasan eselon III dan IV menjadi fungsional, Komarudin menegaskan hal itu tak akan berpengaruh. Demikian juga dengan jenjang karier yang tetap memiliki prospek meski memiliki aturan main yang berbeda.
 
"Prinsipnya tunjangan gaji atau take home pay pegawai tidak turun. (Untuk jadi eselon II) bisa, kan melalui open bidding. Kalau open bidding kan bisa dari struktural maupun fungsional bisa," jelas Komar.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif