Ilustrasi - Medcom.id.
Ilustrasi - Medcom.id.

DKPP Pecat 5 Komisioner KPU Batam

Nasional pilkada pemilu
Anwar Sadat Guna • 20 November 2019 23:15
Batam: Ketua dan seluruh anggota KPU Kota Batam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemberhentian kelimanya karena melanggar kode etik dan perilaku sebagai penyelenggara Pemilu.
 
Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan DKPP dalam sidang DKPP, Rabu 20 November 2019, sekitar pukul 14.30 WIB. Keputusan itu dibacakan secara live di akun Facebook resmi DKPP.
 
Ketua majelis sidang DKPP dalam amar putusannya menyatakan, Ketua KPU Batam Syahrul Huda, dan empat orang anggota KPU yakni Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, dan Mulia di Even terbukti melanggar kode etik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


DKPP juga menyatakan berwenang mengadili pengaduan pengadu. Pengadu juga memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan.
 
“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengabulkan pengaduan pengadu sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu I Syahrul Huda selalu Ketua KPU Kota Batam, teradu II Zaki Setiawan, teradu III Sudarmadi, teradu IV Muhammad Sidik dan teradu V Muliadi Evendi masing-masing selalu anggota KPU Batam,” sebut hakim DKPP.
 
Selain menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada lima orang komisioner KPU Batam, DKPP juga menyatakan, teradu VI sampai X dalam hal ini Ketua KPU Propinsi Kepri dan seluruh anggotanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.
 
“Tiga, merehabilitasi nama baik Sriwati selaku Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, teradu VII Arison, teradu VIII Widiyono Agung, teradu IX Priyo Handoko, teradu X Parlindungan selaku anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau," kata hakim.
 
Menyikapi putusan tersebut, Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati mengatakan bahwa KPU Provinsi Kepri menunggu putusan resmi DKPP.
 
"Kami menunggu putusannya. Dan sekali lagi saya tegaskan, sesuai UU Pemilu bahwa KPU kabupaten/kota dilantik dan diberhentikan oleh KPU RI," ungkap Sriwati kepada Medcom.id.
 
Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Kepri, Parlindungan mengatakan belum mengetahui secara detail putusan DKPP. "Kami belum tahu detil putusan DKPP. Kami belum menerima putusannya. Saya pribadi belum bisa berikan keterangan karena kami tidak berada di sana (Sidang DKPP)," ungkapnya.
 

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif