DPRA bakal Gugat Gubernur Aceh
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. MI/ PERMANA
Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan menggugat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait dikeluarkannya Peraturan Gubernur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Pergub APBA) 2018 ke Mahkamah Agung.

Ketua DPRA Tgk Muharuddin mengatakan, keputusan menggugat gubernur berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRA. 

"Selanjutnya, hasil keputusan tersebut akan dibawa ke sidang paripurna guna mendapat persetujuan anggota dewan," kata Ketua DPRA Tgk Muharuddin di Banda Aceh, Senin, 16 April 2018.

Selain ke Mahkamah Agung, kata Tgk Muharuddin, gugatan juga akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Gugatan rencananya akan dikuasakan kepada Yusril Ihza Mahendra.

"Rencananya, sidang paripurna digelar 20 April mendatang guna mendapat persetujuan semua anggota DPRA. Gugatan bukan atas nama anggota, tetapi lembaga DPRA," kata Tgk Muharuddin.

Menurut dia, gugatan diajukan bukan untuk membatalkan peraturan gubernur tersebut, tetapi hanya untuk menguji regulasi dan prosedur penetapannya, apakah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tgk Muharuddin menyebutkan, penyusunan sebuah peraturan gubernur terkait APBD harus disertai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disetujui eksekutif dan legislatif.

Namun, sebut dia, Pergub APBA 2018 ditetapkan tanpa ada KUA-PPAS yang disetujui eksekutif dan legislatif. Dan ini menjadi tanda tanya bagi DPRA, apakah Pergub APBA 2018 itu sah atau tidak.

"Inilah yang akan kami uji ke Mahkamah Agung dan PTUN. Apapun keputusannya nanti bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah jika anggaran belanja dan pendapatan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah," kata Tgk Muharuddin.

(ALB)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360