Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: MI/Bayu Anggoro)

Emil Bantah Ciptakan Program Siluman

Nasional Interpelasi Ridwan Kamil
Media Indonesia • 10 Oktober 2019 12:01
Bandung: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah membuat program siluman dalam rencana kerja 2019. Ia menyebut semua program telah dibicarakan antara eksekutif dan legislatif.
 
"Kan semua program sudah dibahas di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," ungkapnya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Disinggung soal interpelasi terhadap dirinya, Emil tak ambil pusing. Ia bahkan mempersilakan interpelasi berjalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami menghormati rencana DPRD mengusulkan interpelasi. Saya melihatnya itu bagian dari proses dialog. Saya menghormati," tutur Emil.
 
Dugaan adanya program siluman sebelumnya diungkapkan anggota DPRD, Asep Wahyu Wijaya. Menurut dia banyak program kerja pemprov pada 2019 ini yang muncul tiba-tiba karena tidak melalui pembahasan dengan DPRD. Sebagai contoh, tiba-tiba munculnya penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini.
 
DPRD bersama Gubernur dan organisasi perangkat daerah di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang akan menelan biaya Rp30 miliar tersebut. "Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep.
 
Revitalisasi situ, tegasnya, sejatinya bukan kewenangan Pemprov Jabar. Karena termasuk dalam penataan daerah aliran sungai, proyek itu seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. "Termasuk Kalimalang di Bekasi, itu juga kewenangan pusat."
 
Sementara itu, program yang sudah disepakati eksekutif-legislatif ternyata banyak yang mogok di tengah jalan. Akibatnya, banyak dana yang tidak terserap.
 
Asep pun mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. "TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan, tetapi ternyata banyak yang mogok. Anggaran banyak yang idle," tandasnya.
 
Yod Mintarga, anggota DPRD lainnya, kembali menegaskan bahwa interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan. "Itu wajar. Dewan meminta pertanggungjawaban Gubernur karena dinilai ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas."

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif