Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menemui penyandang disabilitas yang melakukan aksi di depan gedung Balai Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu, 15 Januari 2020. (Foto: Medcom.id/Roni)
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menemui penyandang disabilitas yang melakukan aksi di depan gedung Balai Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu, 15 Januari 2020. (Foto: Medcom.id/Roni)

Difabel Wyata Guna Ditampung Dinas Sosial Jawa Barat

Nasional penyandang disabilitas
Roni Kurniawan • 15 Januari 2020 15:31
Bandung: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memastikan penyandang disabilitas Wyata Guna yang telantar akibat perubahan status panti menjadi balai ditampung di Dinas Sosial setempat. Uu berjanji akan memberikan fasilitas yang sama kepada 30 difabel yang sebelumnya menghuni asrama Wyata Guna.
 
"Kami akan kasih tempat di Dinas Sosial (Jabar) di Cibabat (Cimahi). Kami tawarkan kepada mereka antara lain fasilitas yang setiap hari (telah) diterima," ujarnya, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Uu berharap keluarga penyandang disabilitas secepatnya berkoordinasi dengan Dinsos Jabar. Sebab data dari Balai Wyata Guna, para penyandang disabiltas masih memiliki keluarga, bahkan ada yang tinggal di Bandung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut informasi orang tua (penyandang disabilitas) ada yang berkecukupan," lanjut Uu.
 
Ia meminta para penyandang disabilitas tidak kembali ke jalanan depan balai. Ia khawatir akan keselamatan dan kesehatan mereka. Terlebih jalur tersebut merupakan salah satu jalan utama di Kota Bandung.
 
"Kami punya tanggungjawab pada masyarakat. Tapi kami punya aturan. Kami akan fasilitasi mereka, ditambah perhatian lain," jelasnya.
 
Menurut Uu, pengelola Balai Wyata Guna tak mengusir para penyandang disabilitas dari asrama. Puluhan difabel itu sebelumnya telah diberikan informasi adanya perubahan status dari panti menjadi balai sejak awal 2019. Mereka pun tetap difasilitasi selam enam bulan setelahnya.
 
"Bukan kami enggak peduli, tapi kami sudah kasih tenggang waktu, soal fasilitas kebutuhan mereka sudah dipenuhi. Tapi masalahnya ini kan anggaran negara, kalau tidak sesuai dengan prosedur berarti ada unsur korupsi," pungkasnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif