Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Anggota DPRD Kepri Ramai-Ramai Gadai SK

Nasional pegadaian dprd
Antara • 13 Oktober 2019 18:38
Tanjungpinang: Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024 menggadaikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai legislator ke bank untuk bisa mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah besar. Menurut informasi dihimpun sedikitnya sudah 10 legislator dari 45 anggota DPRD Kepri yang menggadaikan SK ke bank.
 
Pinjaman biasa diajukan ke pihak bank yang telah bekerjasama dengan DPRD Kepri, yaitu Bank Riau-Kepri dan Bank Bukopin.
 
"Itu sifatnya lebih kepada personal anggota DPRD," kata Sekretaris Dewan DPRD Kepri, Hamidi saat dikonfirmasi, Minggu, 13 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hamidi mengatakan tidak tahu pasti nominal pinjaman yang diajukan para anggota dewan tersebut. Karena semua itu tergantung kesepakatan antara anggota DPRD dengan lembaga keuangan.
 
Menurut Hamidi tugas dirinya hanya memverifikasi berkas administrasi. Pun ketika ditanya uang pinjaman dewan ini digunakan untuk apa. Hamidi juga mengaku tidak mengetahuinya.
 
Menurut Hamidi tiap-tiap anggota legislatif tentu punya berbagai alasan menggadaikan SK.
 
Sementara salah seorang anggota DPRD Kepri yang enggan disebut namanya mengakui menggadaikan SK untuk keperluan modal usaha dan bisnis.
 
Dia mengelak jika pinjaman itu untuk tujuan konsumtif, seperti membeli rumah, mobil, atau merubah penampilan. Apalagi untuk menutupi pengeluaran selama kampanya pileg.
 
Plafon pinjaman yang diajukannya senilai Rp200 juta, beberapa anggota DPRD lainnya ada yang sampai Rp500 juta. Adapun cicilan pembayaran pinjaman itu bersumber dari pemotongan gaji sebagai anggota DPRD setiap bulannya.
 
"Soal peruntukan uang pinjaman, itu jadi urusan masing-masing," ungkap angggota tersebut.
 
Disinggung apakah menggadaikan SK ke bank menyalahi aturan. Anggota legislatif Kepri dua periode itu menegaskan tidak sama sekali. Selama tidak melanggar aturan agama dan DPRD.
 
"Lebih baik berutang daripada korupsi uang negara dan rakyat," pungkasnya.
 
Sementara Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, menganggap gadai SK anggota DPRD merupakan fenomena biasa. Secara aturan hukum juga belum ada yang mengaturnya.
 
Selaku pimpinan DPRD, dia menyatakan tidak dalam posisi melarang atau menganjurkan. Karena ini menyangkut urusan pribadi anggota dewan dengan pihak perbankan.
 
Kendati begitu, politikus PKS itu tak menampik bahwa beberapa dari anggota legislatif meminjam uang demi menutupi utang atau ongkos politik selama kampanye pemilu legislatif. "Harus diakui, demokrasi kita masih mahal. Wajar saja kalau anggota DPRD melakukan upaya itu," imbuh Raden.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif