Kadis PU Natuna Ditetapkan Tersangka
Polda Kepri menghadirkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Natuna, Kamis, 22 November 2018. Medcom.id/ Anwar Sadat Guna.
Batam: Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Natuna, inisial M ditetapkan  tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Natuna. Pekerjaan pembangunan dan pembayaran pasar tersebut bertentangan dengan peraturan presiden.  

Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga mengatakan, kerugian yang dialami negara mencapai Rp4,17 miliar lebih. Selain M, polisi juga menetapkan Direktur Utama PT Mangkubuana Hutama Jaya berinisial MA sebagai tersangka.

"Perusahaan ini bertindak sebagai pelaksana pembangunan pasar modern," kata Erlangga di Mapolda Kepri, Kota Batam, Kamis, 22 November 2018. 


Erlangga menjelaskan, kasus ini terungkap berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Natuna.

Sebelumnya Kadis PU Natuna dan Dirut PT Mangkubuana Hutama Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak Induk) Pembangunan Pasar Modern (1 Paket) Nomor: 644/PU-CK/KTR-INDUK/FISIK/165/IX/2014, tanggal 24 September 2014.

"Total harga kontrak pembangunan pasar itu sebesar Rp36.688.120.000. Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015," ungkap Erlangga. 

Namun, hasil penyelidikan yang dilalukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menemukan pelanggaran dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Mulai dari pelaksanaan pembangunan pasar modern hingga pembayaran bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," jelas Erlangga. 

Erlangga kembali mengatakan, penghitungan kerugian negara tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Nomor: SR-356/PW/28/5/2018, tanggal 8 Agustus 2018.

"Terkait kasus ini, Ditreskrimsus Polda Kepri menetapkan sembilan orang tersangka. Hari ini kami hadirkan tujuh tersangka, dua lainnya tidak dapat dihadirkan dengan alasan kemanusian dikarenakan sakit, sampai saat ini masih dalam pengawasan kita," pungkas Erlangga.

Kesembilan tersangka tersebut, masing-masing; berinisial M, MA, MBI, LH, ZH, DAP, DS, S, dan NST. Kesembilan tersangka melanggar Undang-Undang (UU) RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Adapun ancaman hukumannya, yakni dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id