Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah. (Foto: Metro TV/Bambang Yulianto)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah. (Foto: Metro TV/Bambang Yulianto)

BPKAD Bojonegoro Bungkam Disinggung Pengembalian Uang ke Kas Daerah

Nasional laporan keuangan
Bambang Yulianto • 29 Juli 2020 12:32
Bojonegoro: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Atas temuan itu BPK merekomendasikan agar Bupati Bojonegoro melakukan pengembalian ke kas daerah.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah, mengungkapkan pihaknya akan menggelar rapat terlebih dulu membicarakan hal tersebut. Namun ketika didesak soal pengembalian uang ke kas daerah, ia tak memberikan penjelasan pasti.
 
"Alur (pengembaliannya) harus dirapatkan dulu, ada SOP-nya. Nanti kita bahas lagi karena belum ada kesepakatan dan kita enggak tahu soal (jumlah pengembalian) itu," ungkapnya, Selasa, 29 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Pemkot Bandung Izinkan Salat Id Berjemaah
 
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sayangnya predikat itu tak diikuti transparansi.
 
BPK kemudian menginstruksikan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, agar memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran mengembalikan uang ke kas daerah.
 
Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta sejumlah institusi lain.

 

(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif