Bupati Jember, Faida. (Foto: Metro TV)
Bupati Jember, Faida. (Foto: Metro TV)

PKB Ingin Pemakzulan Bupati Jember Tuntas Sebelum Pilkada Serentak

Nasional dprd
Amaluddin • 24 Juli 2020 17:21
Surabaya: PKB Jawa Timur bakal mengawal pemakzulan Bupati Jember Faida oleh DPRD Kabupaten Jember. Harapannya, nasib Faida tuntas sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020.
 
"Mudah-mudahan sebelum pilkada sudah beres. Ada bupati baru yang lebih bagus, dan akan kami kawal," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi, dikonfirmasi, Jumat, 24 Juli 2020.
 
Fauzan menegaskan, PKB mendukung pemakzulan Faida bukan unsur suka atau tidak suka, melainkan karena Faida telah melanggar undang-undang. Ia menilai wajar jika banyak pihak ingin kepemimpinan Bupati Jember diakhiri sebelum purna tugas pada Februari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bukan soal unsur suka atau tidak suka, tapi kinerja dan good goverment Bupati Jember juga patut dipertanyakan. Terlebih sang bupati diduga melanggar UU, wajar jika menuai polemik," katanya.
 
Baca:Pemakzulan Bupati Faida Harus Seizin Mahkamah Agung
 
Adapun beberapa dugaan Faida melanggar UU, di antaranya adalah terkait kebijakan mutasi ASN di lingkungan Pemkab Jember, diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kemudian kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar ketentuan, serta penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi (KSOTK) 30 OPD Pemkab Jember pada 3 Januari 2019 yang juga diduga melanggar peraturan pemerintah.
 
Maka itu, lanjut Fuad, PKB akan mengawal ajuan pemakzulan Bupati Jember Faida hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). PKB, kata Fuad, berharap sudah ada keputusan final terkait ajuan pemakzulan Faida sebelum Pilkada serentak 2020.
 
"Semua sudah on the track, sehingga keputusan DPRD Jember kita dukung," kata Fuad.
 
Selain melanggar undang-undang, Fuad menyebut kepemimpinan Faida juga sudah tidak dikehendaki masyarakat Jember. Karena itu, saat DPRD memutuskan memberhentikan Faida lewat sidang paripurna, semua masyarakat mendukung.
 
"Ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang menggelar aksi turun jalan, semua ingin Bupati Faida diberhentikan," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.
 
Menurut Fuad, problem Bupati Jember hingga munculnya disharmoni dengan DPRD sudah berlangsung lama. Bahkan DPRD Jatim juga pernah melakukan mediasi, namun gagal. "Dialog untuk mediasi sudah bolak-balik dilakukan, tetapi tidak ada hasil," kata politisi asal Bojonegoro itu.
 
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Jember, yakni, Fraksi NasDem, Fraksi PDI Perjuangan
Frakasi PKB, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (Gerindra, Perindo, Berkarya), Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Pendekar (PAN, Demokrat, Golkar) sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat.
 
"Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna, Rabu 22 Juli 2020.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif