Presiden ketiga RI BJ Habibie melambaikan tangan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden ketiga RI BJ Habibie melambaikan tangan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Habibie Punya Tempat Istimewa dalam Sejarah Pers

Nasional bj habibie
Ahmad Mustaqim • 11 September 2019 21:27
Yogyakarta: Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan mengatakan almarhum Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie mendapatkan tempat istimewa dalam sejarah pers. Hal ini tak lepas dari lahirnya sejumlah perubahan politik yang menandai demokratisasi di bidang politik dan juga reformasi di bidang media.
 
Adapun reformasi di bidang media dan demokratisasi yang Abdul Manan maksud yakni Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keberadadaan UU tersebut menjadi tonggak kebebasan dunia pers di Indonesia. UU yang berisi 10 bab dan 21 pasal itu diteken Habibie pada 23 September 1999.
 
"Melalui revisi UU Pers, yang sebelumnya tahun 1982 yang sangat dikontrol pemerintah menjadi UU yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada pers. Artinya pers tidak dikontrol pemerintah melainkan mengatur dirinya sendiri," kata Manan kepada Medcom.id pada Rabu, 11 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lahirnya UU Pers itu kemudian diikuti dengan Dewan Pers. Dewan Pers tersebut bersifat independen dan anggotanya tidak dipilih oleh DPR. Memang, kata dia, UU bukan semata produk hasil kerja Presiden Habibie. UU itu merupakan hasil kerja antara pemerintah dan DPR yang waktu itu diwakili menteri penerangan.
 
“Tentu saja bagaimanapun menteri penerangan yang berinisiatif memimpin revisi harus ada lampu hijau dari presiden. Artinya peran presiden waktu itu, Habibie, sangat signifikan,” ujarnya
 
Ia mengungkapkan, proses revisi UU Pers saat itu dilakukan dengan tak sepenuhnya disertai keikhlasan oleh partai politik. Ia menilai, peran Habibie sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap iklim kebebasan pers.
 
Manan menyadari UU Pers saat ini belum sepenuhnya sempurna. Ia menyatakan sejumlah pelaku di dunia jurnalistik masih kerap menyampaikan kritik terhadap UU ini. Mulai dari perlindungan hukum terhadap jurnalis, soal kesejahteraan jurnalis.
 
“Itu bisa dimengerti karena dibuat dalam periode transisi (pemerintahan) saat Soeharto baru saja jatuh. Pemerintahan secara umum masih orde baru, termasuk anggota DPR-nya. Sementara masyarakat sipil belum sepenuhnya siap,” ungkapnya.
 
“Tapi (UU Pers) itulah yang menjadi pelindung utama kebebasan pers, karena konstitusi sendiri tidak mengatur soal kebebasan pers. Artinya perlindungan utama kebebasan pers praktis dari UU Pers,” kata Manan melanjutkan.
 
Ia berharap keberadaan UU Pers saat ini tetap dipertahankan. Ia tak menginginkan adanya revisi karena khawatir akan menghasilkan kondisi lebih buruk dengan situasi pemerintah dan DPR yang tak sepenuhnya bagus.
 
“Khawatirnya malah semakin UU-nya lebih menindas. Untuk menghadapi tantangan karena kasus kekerangan terhadap wartawan serta penghalang-halangan masih sangat tinggi, tugas Dewan Pers bersama organisasi-organisasi wartawan untuk melawan kekerasan dengan cara mendorong setiap kekerasan terhadap wartawan diproses secara hukum agar ada efek jera,” ungkapnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif