Dua kubu massa terlibat bentrok di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Dua kubu massa terlibat bentrok di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

2 Kelompok Massa di Tangerang Bentrok

Nasional bentrokan
Hendrik Simorangkir • 07 Agustus 2020 17:35
Tangerang: Dua kubu massa terlibat bentrok di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jumat, 7 Agustus 2020. Bentrok diduga atas perebutan lahan seluas lima hektare yang berada persis di samping Kantor Kecamatan Pinang.
 
Camat Pinang, Kaonang mengatakan permasalahan ini muncul saat Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memutuskan pemilik lahan yang sebelumnya sengketa.
 
"Lahannya ada sekitar lima hektare. Termasuk gedung kecamatan yang berdiri ini ada di atas lahan itu," kata Kaonang, Jumat, 7 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kaonang menuturkan pertikaian ini melibatkan antarperorangan bukan kelompok organisasi masyarakat. Namun, ia memastikan kedua kelompok yang terlibat bentrok ini memang masyarakatnya.
 
"Memang tadi ada dua kelompok yang berbeda pendapat dari keputusan kehakiman yang salah satu pihak dimenangkan. ini kan ada pro kontra di lapangan, tapi kedua pihak adalah rakyat kami Kecamatan Pinang. Sekali lagi ini masalah antara orang per orang," ungkapnya.
 
2 Kelompok Massa di Tangerang Bentrok
 
Kaonang menambahkan dalam permasalahan ini Kecamatan Pinang tidak memihak siapapun. "Kami tidak ada di pihak manapun, namun demikian memang awalnya dari putusan pengadilan apel untuk eksekusi memang ada di Kecamatan Pinang, itu keputusan pengadilan," katanya.
 
Sementara, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Sugeng Hariyanto telah bersurat ke Ketua PN Tangerang. Ia meminta juru sita untuk menunda pengosongan lahan seluas kurang lebih lima hektare tersebut.
 
"Memang ada permohonan pelaksanaan eksekusi, tapi saya sudah sampaikan ke Ketua PN dan saya sudah bersurat resmi untuk menunda pelaksanaan eksekusi," kata Sugeng.
 
Sugeng mengatakan adanya permintaan penundaan itu bukan untuk menghalangi proses hukum. Namun, Sugeng menilai banyak hal yang harus dipertimbangkan.
 
"Pertimbangannya adalah faktor keamanan dan kedua adanya surat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menyatakan bahwa objek nomor 1 sampai 9 yang jadi permohonan eksekusi dari pihak pemohon tidak terdaftar di BPN," ujarnya.
 
2 Kelompok Massa di Tangerang Bentrok
 
Menurut Sugeng keputusan eksekusi merupakan langkah yang tidak tepat saat ini. Hal tersebut, lanjutnya, bisa memicu potensi kerawanan benteokan susulam terkait status lahan tersebut.
 
"Saya bersurat itu untuk meminta ditunda dulu pelaksanaan eksekusi. Kan bagaimana mau eksekusi kalau barangnya saja tidak jelas tidak ada di Kota Tangerang. Sehingga ini mungkin memicu masyarakat di lokasi ini yang merasa tidak pernah memperjual belikan atau status masih bertempat di sini dan tiba-tiba diminta digusur," jelasnya.
 
Dalam peristiwa bentrokan itu, polisi meringkus sejumlah orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat bentrok itu. "Kalau ada yang diamankan kasusnya berbeda, berkaitan dengan senjata tajam, ada beberapa menurut laporan yang diamankan kita ikuti proses penanganan lebih lanjut," kata Sugeng.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif