Pecalang dan petugas Linmas menegur pengendara sepeda motor yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Denpasar, Bali, Senin (18/1/2021). (Foto: ANTARA/Nyoman Hendra)
Pecalang dan petugas Linmas menegur pengendara sepeda motor yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Denpasar, Bali, Senin (18/1/2021). (Foto: ANTARA/Nyoman Hendra)

PPKM di Bali Akan Diperpanjang

Nasional Virus Korona PSBB pandemi covid-19 PSBM
Media Indonesia.com • 21 Januari 2021 11:06
Denpasar: Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi mengungkapkan bila kasus positif di Bali, masih terus menunjukkan peningkatan. Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Bali pun akan diperpanjang.
 
Ia mengatakan telah meneruskan arahan itu kepada para Kepala Satpol PP di seluruh kabupaten dan kota se-Bali, untuk mengambil langkah pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan. 
 
"PPKM di dua daerah (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar) beberapa hari lalu, dipandang kurang efektif menekan masyarakat Bali terkonfirmasi covid-19. Karena kasus positif terus meningkat di Bali," ujarnya, di Denpasar, Kamis 21 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan temuan bertambahnya kasus covid-19 selama PPKM, Darmadi meminta para Kepala Satpol PP untuk terus fokus pada apa yang harus dilakukan di pekan-pekan selanjutnya agar kasus covid-19 bisa menurun.
 
Baca juga: 5.080 Dosis Vaksin Covid-19 di Mamuju Rusak Usai Gempa
 
Salah satu yang harus menjadi prioritas adalah seluruh Bali diminta untuk kembali membentuk posko-posko terpadu mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Pengetatan juga dilakukan di seluruh pintu masuk di Bali mulai dari Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, dan seterusnya. 
 
"Satgas Gotong Royong yang pernah terbentuk agar segera diaktifkan kembali di desa dan kelurahan dan pengawasan di desa adat melibatkan pecalang," ungkap dia.
 
Selain itu, para Satpol PP didukung TNI dan Polri agar melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan adat, keagamaan, dan pembatasan 25% dari keterlibatan atau kehadiran masyarakat di tempat upacara atau tempat-tempat ibadah.
 
Darmadi mengatakan hal ini penting karena biasanya di berbagai kegiatan adat dan agama terjadi kerumunan yang besar sehingga sulit dikendalikan. Agenda pengawasan dan penegakan prokes agar diperbanyak menyasar berbagai obyek atau pusat keramaian secara masif.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif