Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin (tiga kiri) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (14/01/2020). (ANTARA FOTO/Fiqih Arfani)
Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin (tiga kiri) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (14/01/2020). (ANTARA FOTO/Fiqih Arfani)

Nur Ahmad Syaifuddin Ditunjuk Jadi Plt Bupati Sidoarjo

Nasional OTT KPK
Antara • 14 Januari 2020 17:46
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat perintah tugas kepada Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo. Penyerahan mandat itu dilakukan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 14 Januari 2020.
 
"Saya mendapat surat dari Menteri Dalam Negeri dan menyampaikan bahwa untuk Sidoarjo ditugaskan kepada Gubernur untuk mengeluarkan surat perintah tugas Plt Bupati Sidoarjo," ujar Khofifah.
 
Penunjukan Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkait suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Sidoarjo. Saiful Ilah ditahan di Rutan KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 7 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Khofifah meminta kepada Cak Nur agar proses pelaksanaan APBD 2020 menjadi prioritas, serta dijalankan dengan baik serta amanah. Dia berharap seluruh OPD bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik.
 
"Saya juga berpesan agar pelayanan ke masyarakat terus berjalan. Lalu kepada Forkopimda tetap solid dan kondusif sehingga kepercayaan publik terjaga," jelasnya.
 
Pada kesempatan sama, Plt Bupati Sidoarjo Nur berkomitmen melaksanakan amanah yang diberikan dan memperbaiki daerahnya menjadi lebih baik. Dia memastikan langkah cepat segera dilakukan.
 
"Saya juga ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dan seluruh perencanaan program yang ada APBD 2020 juga sesuai harapan," tuturnya.
 
Cak Nur juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama fokus membenahi daerah. Sementara itu, dia memastikan segera mengisi posisi kosong di Pemkab Sidoarjo agar program bisa berjalan dengan baik.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut. Pihak penerima suap yakni Saiful, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarto Setyaningsih, pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji.
 
Selain itu terdapat dua pihak swasta sebagai pember suap, Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. Enam tersangka itu bakal ditahan selama 20 hari.
 
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah (SSI) sebagai tersangka. Saiful diduga menerima suap dari pihak swasta Ibnu Ghopur (IGR) terkait sejumlah proyek di Sidoarjo.
 
Uang Rp 350 juta diberikan Ghopur dalam tas ransel melalui ajudan Saiful, Novianto (N). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan awal mula kasus suap dimulai saat Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo melakukan pengadaan beberapa proyek pada 2019.
 
Ghopur adalah salah satu kontraktor yang mengikuti pengadaan proyek tersebut. Ghopur melapor kepada Saiful ingin menggarap proyek Jalan Candi-Prasung pada Juli 2019. Namun, ada proses sanggahan dalam pengadaan itu sehingga Ghopur terancam tak mendapatkan proyek tersebut.
 
Ghopur pun meminta Saiful tidak menanggapi sanggahan tersebut dan memenangkan pihaknya. Proyek senilai Rp21,5 miliar itu pun akhirnya jatuh ke tangan Ghopur.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif