Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis. Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Tenaga Kontrak di Bantul Habiskan Dana Rp95 Miliar

Nasional tenaga honorer
Ahmad Mustaqim • 15 Januari 2020 17:54
Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengevaluasi keberadaan pekerja harian lepas (PHL) dan tenaga kontrak di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Selain masalah prosedural, PHL dan tenaga kontrak juga menghabiskan dana besar.
 
"Ada sebanyak 1.800 PHL dan tenaga kontrak di berbagai OPD di Pemkab Bantul. Kebutuhan anggaran untuk mereka sebesar Rp95,6 miliar," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis Rabu, 15 Januari 2020.
 
Helmi mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat memberikan catatan soal hal itu dalam evaluasi APBD 2020. Menurut dia, Sri Sultan meminta jajarannya untuk menata kembali sistem pengangkatan PHL dan tenaga kontrak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut, Sri Sultan meminta PHL dan tenaga kontrak diangkat lewat surat keputusan yang ditandatangani bupati setempat. Padahal, sistem yang selama ini dijalankan, pengangkatan PHL dan tenaga kontrak diangkat dengan surat keputusan yang ditandatangani masing-masing OPD terkait.
 
"Gubernur (DIY) meloloskan (anggaran) PHL dan tenaga kontrak karena memang kami membutuhkan. Ada pekerjaaan (di Pemkab Bantul) yang tidak bisa di-cover oleh ASN di sini," ujarnya.
 
Helmi menuturkan, pihaknya sudah berbincang dengan tim evaluasi APBD Bantul serta Pemerintah DIY soal hal itu. Ia menyatakan, keberadaan PHL dan tenaga kontrak membebani keuangan di tengah kondisi APBD Bantul yang defisit 6 persen. Defisit APBD Bantul sempat mencapai angka 12 persen, namun menjadi 6 persen setelah dilakukan rasionalisasi.
 
Ia mengungkapkan, Pemkab Bantul akan menata ulang sistem, kebutuhan riil PHL dan tenaga kontrak, serta kejelasan penganggaran, sesuai arahan Sri Sultan. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk lakukan penataan ulang.
 
"Harapannya akhir tahun ini selesai. Kemudian, saat menyusun APBD 2021 sudah ada kepastian," ucap mantan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Pemkab Bantul ini.
 
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Aryunadi, mengungkapkan, situasi pengangkatan PHL dan tenaga kontrak juga hampir terjadi serupa di daerah lain. Ia menyatakan surat keterangan pengangkatan PHL dan tenaga kontrak di DIY juga ditandatangani OPD terkait.
 
"Sebenarnya ini masalah untuk efisiensi anggaran saja. Tapi kami akan lihat regulasi keseluruhan soal PHL dan tenaga kontrak," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif