Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Foto: MI/Adam Dwi)
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Foto: MI/Adam Dwi)

SKPD Kota Bogor Wajib Punya Program Pencegahan Radikalisme

Nasional radikalisme
Rizky Dewantara • 05 November 2019 12:08
Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) punya program pencegahan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.
 
"Radikal itu macam-macam caranya jadi tidak bisa disederhanakan dalam menghadapinya. Semua kantor dinas (SKPD) di Pemkot Bogor saya perintahkan memiliki program kegiatan untuk menangkal radikalisme," ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 5 November 2019.
 
Bima mengatakan pencegahan radikalisme harus dilakukan semua pihak dari segala unsur. Hal ini guna memastikan tak ada ruang untuk radikalisme.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita bergerak secara sistematis bukan sekadar seremonial. Menangkal radikalisme bisa dengan pencerahan, pendidikan, dan penguatan ekonomi. Juga memperkuat pemahaman tentang arti keberagaman," ungkapnya.
 
Menurut Bima, penyebaran pemahaman tentang keberagaman akan dimulai dari ASN lingkungan Pemkot Bogor. Lalu disebarluaskan ke masyarakat tentang arti keberagaman.
 
"Sehingga kami bisa menekan penyebaran ideologi radikal, karena warga Kota Bogor sudah memahami keberagaman dan tidak mudah terpengaruh oleh penyebaran paham radikal," ucap Bima.
 
Bima juga akan memastikan semua dinas bisa melakukan program kegiatan untuk menangkal radikalisme.
 
"Misalnya di Dinas Pendidikan (Disdik), bisa masuk ke kalangan pelajar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bisa masuk ke komunitas, Dinas Perhubungan (Dishub) bisa menyebarkan ke angkutan umum dan dinas lainnya," tambah dia.
 
Ia menegaskan Pemkot Bogor akan mengevaluasi program yang berjalan. Guna memastikan tidak ada lagi wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyebaran kelompok radikal.
 
"Saya sudah perintahkan kepada camat dan lurah untuk melakukan pemetaan wilayah yang cenderung mudah dimasuki paham dan kelompok radikal," katanya.
 
Bima menambahkan Pemkot Bogor juga wajib memberi perhatian kepada pondok pesantren yang ada di wilayahnya. Ia tak ingin pencegahan radikalisme di masyarakat sekadar wacana tanpa tindakna.
 
"Kami wajib memberikan atensi, bantuan, kegiatan edukasi dan penguatan dari sisi ekonomi juga hal lainnya," tutup Bima.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif