Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil. Medcom.id/Roni Kurniawan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil. Medcom.id/Roni Kurniawan

Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Baru Pemprov Jabar Tunggu Kejelasan Proyek Kereta Cepat

Media Indonesia • 10 Agustus 2022 13:38
Bandung: Wacana pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung masih menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sejauh ini, dua kawasan yang menjadi opsi menjadi pusat pemerintahan baru Pemprov Jabar terkait dengan pengembangan kawasan baru yang juga ditopang infrastruktur transportasi KCJB.
 
"Dua daerah tersebut adalah Tegalluar-Gedebage di Kabupaten dan Kota Bandung, kemudian Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini, wacana pemindahan pusat pemerintahan ini masih dalam tahap kajian," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Rabu, 20 Agustus 2022.
 
Menurut Emil sapaan karibnya, realisasi wacana ini sambil menunggu kejelasan proyek kereta cepat. Ia enggan memastikan ada pemberhentian kereta cepat di kawasan Kota Baru Walini yang diwacanakan akan menjadi pusat pemerintahan baru Pemprov Jabar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, ia juga pernah mengatakan akan mulai mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan Jabar dari Kota Bandung pada 2020 lalu. Hal tersebut, katanya, sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar yang disahkan bersama DPRD Jabar pada 2019. 
 
Baca: 2 Kali Keok, Ridwan Kamil Minta Pelatih Evaluasi Pemain Persib

"Pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi menjadi pusat peemrintahan contohnya, kantor pemerintahan menyebar. Masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jabar di berbagai sudut di Kota Bandung membuat roda
pemerintahan tidak produktif. Hal ini akhirnya membutuhkan mobilitas tinggi yang juga memakan waktu,"terangnya.
 
Menurut Emil , semua kemungkinan terkait perpindahan pusat pemerintahan provinsi butuh kajian yang memdalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, dari mulai masalah aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain.
 
Sebelumnya wacana pemindahan pusat pemerintahan baru Pemprov Jabar prosesnya terus berlangsung sejak diwacanakan kembali pada 2019. Proses tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar.
 
Kajian di Bappeda ini belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak. Tidak hanya diusulkan didirikan di Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung, dan kawasan Cirebon Raya, usulan lokasi lain pun masih bermunculan.
 
Hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar menyatakan lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekitar 108 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.
 
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota, Pemindahan Pusat Pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.
 
Rencana pemindahan pusat peemrintahan Provinsi Jabar dinilai sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Demikian juga dengan tiga kandidat pusat pemerintahan baru, yakni Tegalluar, Walini dan Segitiga Rebana. Urgensi pemindahan adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar.
 
Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, dan kini Tol Gebedage-Cilacap. Selain efektivitas dan efisiensi, pemindahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota
Bandung.
 
Dengan memindahkan pusat peemrintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern dan berkelanjutan. Rencana pemindahan pusat peemrintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
 
Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.
 
(WHS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif