Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. Foto: istimewa.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. Foto: istimewa.

Wagub Tunggu Gubernur Menanggapi Hak Angket DPRD Sulsel

Nasional pemerintah daerah
Muhammad Syawaluddin • 30 Juni 2019 19:20
Makassar: Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman enggan menanggapi perihal hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. Adik menteri pertanian itu masih menunggu Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdi Abdullah pulang dari luar negeri.
 
"Kita tunggu Pak Gubernur yah," kata Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 30 Juni 2019.
 
Sudirman menjelaskan bahwa setelah gubernur pulang ke Indonesia dirinya akan langsung berkoordinasi untuk membicarakan perihal hak angket dari DPRD Sulawesi Selatan yang sudah membentuk Panitia Khusus untuk itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Sudirman setelah gubernur tiba di Makassar dirinya akan memberi tahu segala sesuatu yang terjadi selama Nurdin Abdullah berada di luar negeri. "Saya akan kordinasi dengan gubernur. Saya akan bicara dengan gubernur," jelas Sudirman.
 
Sebelumnya DPRD Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu membuat hak angket terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Anggota DPRD menilai bahwa hak angket diajukan lantaran ada beberapa persoalan yang ditimbulkan akibat adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 
DPRD akan fokus pada lima hal dalam hak angket tersebut. Pertama, seputar kontroversi surat keputusan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang pelantikan 193 pejabat.
 
Pelantikan diduga merupakan buntut dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur. Akibatnya, Wagub diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), sedangkan pelantikan dibatalkan.
 
Kedua, inisiator juga menyinggung dugaan pelanggaran soal manajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel. Anggota dewan menduga ada praktek kolusi, nepotisme, dan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.
 
Poin ketiga, dugaan KKN dalam penempatan untuk pejabat tertentu. Sebab ditemukan banyak calon pejabat yang belum menemuhi persyaratan pangkat. Sedangkan di poin keempat, disinggung pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama tanpa mengindahkan prosedur dan mekanisme sesuai perundang-undangan.
 
Di poin ke lima materi hak angket, legislator menyebut serapan anggaran APBD Provinsi Sulsel tahun 2019 masih sangat rendah. Berbagai masalah dianggap tidak cukup diselesaikan melalui hak bertanya atau interpelasi.
 
Bahkan, Pansus hak angket DPRD Sulsel, telah mencatat ada sebanyak 30 orang yang akan dipanggil untuk membuktikan dugaan mereka atas lima poin yang menjadi fokus dan dianggap akibat dari dualisme kepemimpinan itu.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif