Hantu Radikalisme
ILUSTRASI: Terorisme/Rakhmat Riyandi/Medcom.id
KALAU mau jujur, radikalisme berjubah agama menjadi tantangan serius yang dihadapi negeri ini. Baru-baru ini Alvara Research Center dan Mata Air Foundation merilis hasil survei yang membuat kita semua terperangah dan tercengang, antara percaya dan tidak percaya.

Begini hasil surveinya, 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah; 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah; 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila; 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 9,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Menurut saya, hasil survei tersebut menjadi alarm bagi masa depan Pancasila. Kalau dibaca dengan saksama, maka hasil tersebut mengonfirmasi dua hal penting. Pertama, kelompok radikal menyasar kaum muda, baik mahasiswa maupun pelajar. Mereka sadar betul, kaum muda yang selama ini dikenal dengan “milenial” merupakan sasaran yang empuk untuk menjajakan paham radikal. Apalagi kaum muda milineal sangat aktif menggunakan media sosial dan mempunyai gairah keagamaan yang tinggi.


Kedua, kelompok radikal juga menyasar kaum profesional yang mapan secara finansial, yang biasa dikenal dengan “kelas menengah”. Mereka pada umumnya mempunyai gairah keagamaan yang tinggi. Tidak ayal muncul gerakan “hijrah” yang secara sistematis mengajak kaum profesional untuk semakin relijius, tetapi hakikatnya digerakkan untuk tujuan komoditas ekonomi dan politik.

Maka dari itu, kalau mau jujur, hantu yang sedang mengancam negeri ini sebenarnya bukan “hantu komunisme”, melaikan “hantu radikalisme” yang menggunakan jubah agama. Bahkan, jika ditelisik secara saksama justru kaum radikal ini terus menggunakan isu komunisme untuk menutupi gerakan mereka yang sangat massif menyasar kaum muda dan kaum profesional.

Fenomena ini sebenarnya bukan khas Indonesia, melainkan juga melanda negara-negara Barat, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Mereka yang terlibat dalam gerakan teroris yang ikut bergabung dengan ISIS pada umumnya kaum muda, para muallaf, dan kaum profesional.

Olivier Roy (2017) menjelaskan dengan gamblang tentang tumbuhnya new jihadis di Eropa. Mereka adalah orang yang mempunyai pengalaman hidup yang kelam, lalu terperangkap dalam jaringan radikal. Menurut Roy, mereka itu bukan lahir dari radikalisasi Islam, tetapi lahir dari Islamisasi radikal. Artinya, mereka tumbuh dalam kultur radikal dan Islam hanya dipakai sebagai justifikasi untuk memperkuat tindankannya.

Salah satu yang mencolok dari fenomena munculnya generasi baru kaum jihadis tersebut, bahwa mereka tidak mempunyai pemahanan yang komprehensif tentang agama. Mereka tumbuh dalam kultur yang radikal, dan agama hanya dipakai sebagai justifikasi untuk merelijiuskan tindakannya. Ketika ditanya tentang Islam, syariah, dan lain-lain, mereka justru tidak mengerti sama sekali.

Fenomena yang berkembang di Eropa ini patut menjadi perhatian bersama. Radikalisme pada hakikatnya sebuah sikap politik yang di dalamnya ingin melakukan perubahan dari akar-akarnya. Sikap politik tersebut ditandai dengan maraknya ketidakadilan dan termarjinalisasikannya dalam ranah politik dan ruang publik pada umumnya.

ISIS dan kelompok radikal lainnya sangat peka terhadap tumbuhnya kultur radikal tersebut. Mereka menyasar kaum muda dan kalangan profesional untuk bergabung dengan gerakan mereka. Walhasil, mereka jatuh ke dalam pelukan kelompok radikal.

Nah, kita sebenarnya mempunyai persoalan serupa. Demokrasi yang merekah sejak reformasi 1998 masih belum mampu mewujudkan keadilan sosial. Meskipun ada hasil yang positif dari demokratisasi yang kita lalui bersama, tetapi seperti yang sering disampaikan Buya Syafii Maarif, bahwa ada pecah kongsi antara Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kelima, keadilan Sosial. Isu yang terkait dengan keadilan sosial masih menjadi tantangan yang serius, yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan.

Presiden Jokowi sudah berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan sosial melalui program-program kerakyatan, seperti pembangunan infrastruktur yang massif, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program desa, pertanian, kelautan, dan lain-lain. Namun semuanya butuh proses dan waktu untuk betul-betul mampu mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan.

Nah, kelompok radikal di manapun akan selalu menggaungkan kultur perlawanan yang dibungkus dengan jubah agama. Bahkan, mereka mempunyai mimpi yang tidak main-main dengan menawarkan solusi “Negara Islam” dan “Khilafah”. Mereka mempunyai mimpi yang dapat mengancam eksistensi negara Pancasila.

Sekali lagi, survei di atas tidak bisa dianggap sepele dan harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Setidaknya pemerintah harus mampu mengatasi masalah maraknya berita dan opini hoax yang semakin menjamur di media sosial.

Majalah The Economist menggarisbawahi tentang bahaya media sosial terhadap demokrasi. Sebab kecenderungan yang muncul di belahan dunia lainnya, media sosial justru melahirkan konflik dan membunuh demokrasi. Yang muncul adalah masyarakat post truth society, yaitu masyarakat yang setiap saat dijejali dengan informasi yang tidak benar, karenanya tidak lagi memedomani kebenaran. Akhirnya, kebenaran dikalahkan oleh fitnah dan informasi yang memecahbelah.

Begitu halnya peran masyarakat sipil, seperti NU dan Muhammadiyah sangat diperlukan untuk menetralisir paham-paham yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kedua ormas ini harus terus menggaungkan paham Islam rahmatan lil ‘alamin. Islam yang moderat, toleran, damai, dan mendorong keadilan sosial.

Akhirnya, kita semua harus bersama-sama membendung upaya meluasnya “hantu radikalisme” dalam rangka membela negara-bangsa dan agama yang kita cintai. Kita tidak ingin Indonesia menjadi tercabik-cabik seperti Suriah, Yaman, dan Libya.

Kita mempunya modal ideologis, yaitu Pancasila dan modal sosial, yaitu demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Modal ini harus dijadikan alat pemersatu kita sebagai negara-bangsa untuk bersama-sama melawan radikalisme.[]



(SBH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360