Ilustrasi. (Medcom.id).
Ilustrasi. (Medcom.id).

E-Voting dan Segala Kekhawatirannya

Medcom Files Harga Sebuah Demokrasi
M Rodhi Aulia • 06 Mei 2019 14:46
Rabu 11 Januari 2017, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendemonstrasikan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan e-Voting. BPPT memperagakan e-Voting langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (Pansus RUU Pemilu).
 
E-Voting adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi. Penggunaan e-Voting diyakini dapat menciptakan efisiensi waktu maupun biaya.
 
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwadi turut hadir dalam rapat tersebut. Untuk pertama kalinya, BPPT mendapatkan kesempatan mendemonstrasikan secara langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Purwadi melihat sebagian besar anggota Pansus saat itu, tertarik dengan apa yang mereka demonstrasikan. "Bahkan mereka melihat langsung perangkatnya. Menanyakan hal-hal lebih detail dan lain-lain kepada kami," kata Purwadi kepada Medcom Files di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Jumat 3 Mei 2019.
<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi. (Medcom/M Rodhi Aulia)
 

BPPT menggandeng PT INTI Konten Indonesia (INTENS) terkait pengembangan perangkat e-Voting. Bagi Purwadi, saat ini hanya PT INTI, BUMN yang dinilai mampu mendukung penyelenggaraan e-Voting dari segi perangkat serta teknologinya.
 
Purwadi senang melihat respons Pansus saat itu. Namun rasa senang itu mendadak sirna tatkala Pansus memutuskan studi banding ke Jerman dan Meksiko.
 
Pasalnya sepulang dari lawatan Pansus ke dua negara itu pada 11 hingga 17 Maret 2017, sejumlah pasal dalam RUU Pemilu mengenai e-Voting, seketika rontok. Pansus dianggap keliru studi banding ke dua negara berbeda benua tersebut.
 
"Mereka ke negara yang salah. Di sana memang tidak cocok (sistem e-Votingnya) dengan kita," ujar Purwadi.
 
Menurut Purwadi, sistem e-Voting yang ideal diterapkan di Indonesia ialah sistem yang berlaku di India. Pasalnya semua kekhawatiran buruk terhadap e-Voting dapat ditekan sekecil mungkin.
 
Misalnya, soal pengadaan perangkat untuk e-Voting. Di Jerman dan Meksiko, kerap bermasalah dalam pengadaan perangkat yang tidak efisien dan efektif.
 
Sementara di India, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggandeng BUMN setempat untuk menyediakan perangkat, mendistribusikannya, merawatnya dan mengembangkannya. Pun halnya di Indonesia.
 
KPU RI sebenarnya dapat menggandeng PT INTI untuk menyediakan segala bentuk perangkat e-Voting. Adapun model pengadaannya bisa dengan sistem sewa dan dapat digunakan dalam berkali-kali Pemilu di masa mendatang.
 
"Di Jerman dan Amerika Serikat setiap Pemilu, mereka tender lagi. Sementara di India, tidak perlu. KPU-nya cukup bekerja sama dengan BUMN khusus itu untuk mendukung penyelenggaraan e-Voting dari Pemilu ke Pemilu," ujarnya.
 
Kekhawatiran kedua, e-Voting dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti di hadapan hukum, jika terjadi sengketa hasil Pemilu. Soal ini, BPPT juga sudah memikirkannya secara matang dan komprehensif.
 
Adalah dengan menjadikan struk (sejenis surat suara) yang dimasukkan ke dalam kotak audit (sejenis kotak suara). Struk ini adalah sebuah kertas yang memuat informasi terkait aktivitas pemilih dalam bilik suara.
 
Kemudian, menjadikan form Plano bertanda tangan digital. Form plano ini bisa dijadikan alat bukti hukum, tanpa harus membawa kotak suara ke Gedung Mahkamah Konstitusi.
 
Purwadi mafhum, demonstrasi e-Voting di hadapan Pansus hanya berlangsung satu kali pertemuan saja. Ia menduga Pansus tidak sempat memahami proses e-Voting secara utuh.
 
Padahal sebelum merontokkan sejumlah pasal terkait e-Voting pascapulang dari dua negara tersebut, seharusnya Pansus kembali duduk bersama BPPT. Pansus dapat mendiskusikan kembali apa yang didapatkan dari studi banding dan kemudian apa yang bisa disempurnakan atau diantisipasi oleh BPPT.
 
"Sayang banget. Sayang banget. Apalagi sekarang ini sudah ratusan petugas Pemilu yang meninggal dunia" sesalnya.
 
Purwadi menuturkan budaya bangsa ini cenderung selalu reaktif. Mestinya prediktif. Terlebih untuk pertama kalinya, Pemilu serentak digelar secara nasional.
 
"Perhitungannya, kita sudah tahu dari awal bahwa akan begitu kejadiannya. Rumit dan melelahkan. Tapi kok masih dijalankan manual. Kok enggak antisipatif. Kok dari dulu enggak kepikir dampak buruknya," bebernya.

Efisiensi waktu dan biaya

Kepala Program Sistem e-Voting BPPT Andrari Grahitandaru mengungkapkan hingga saat ini e-Voting telah diterapkan di tingkat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Terdiri dari 981 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan 11 provinsi.
 
Andrari mengatakan penerapan e-Voting benar-benar menghasilkan efisiensi. Pertama waktu. Misalnya para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lagi disibukkan dengan menulis berbagai dokumen secara manual.
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
 

Para pemilih cukup datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik (KTP-el) sesuai dengan TPS yang bersangkutan. Di meja pertama pemilih wajib menempelkan KTP-el di sebuah alat pemindai yang berfungsi sebagai e-Verifikasi.
 
Dari sana petugas TPS akan mengetahui apakah pemilih tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS itu atau tidak. Kemudian pemilih mendapatkan V Token untuk mengaktifkan surat suara.
 
Setelah proses validasi data, pemilih masuk ke dalam bilik dan mulai melakukan proses pemilihan. Di dalam bilik, terdapat perangkat berupa layar komputer yang menyajikan daftar pilihan yang akan dipilih. Usai menentukan pilihan, sistem akan meminta keyakinan pemilih melalui kotak dialog (Dialog Box). Semua proses itu hanya tinggal menyentuh layar.
 
Jika pemilih belum yakin. Pemilih bisa mengulang proses pemilihan. Jika sudah yakin dengan pilihan, pemilih akan mendapat struk yang membuktikan pemilih sudah menggunakan hak suara. Struk yang diperoleh berasal dari atak cetak (Printer) yang disediakan. Struk memuat informasi nomor TPS dan bilik suara serta pilihan yang bersangkutan.
 
Kemudian, pemilih wajib memasukkan struk tersebut ke dalam kotak audit. Sejenis kotak suara yang dinamakan audit, sewaktu-waktu bisa dibongkar ketika terjadi sengketa atau permasalahan. Nah, struk ini yang bisa menjadi alat bukti hukum.
 
"Rata-rata proses memilihnya setiap orang, hingga yang bersangkutan keluar dari TPS, maksimal satu menit," ungkap Andrari.
 
Pun saat penghitungan suara. Menurut Andrari, ketika pemungutan suara dinyatakan selesai, seketika itu pula langsung keluar hasil dan pemenangnya.
 
Petugas di TPS tak perlu lagi menghitung satu demi satu surat suara sebagaimana yang lazim dipraktikkan selama ini. Seandainya ragu dengan hasil yang muncul secara otomatis itu, bisa dibandingkan dengan struk yang tersimpan di dalam kotak audit.
 
Selanjutnya, petugas di TPS dapat langsung mengirimkan hasilnya ke pusat tabulasi nasional yang dikelola oleh KPU RI. Tanpa harus direkapitulasi secara manual dan berjenjang dari tingkat paling bawah hingga nasional.
 
Andrari menyadari bahwa bisa saja timbul dugaan atau kemungkinan terjadinya peretasan hasil Pemilu. Andrari memastikan kekhawatiran itu bisa diatasi. Sebab, hasil perhitungan bisa diaudit jika dianggap janggal.
 
Lagi pula, selama proses pemungutan suara, sistem dalam keadaan offline. Berbeda dengan banyak negara yang e-Votingnya terhubung ke internet sejak awal pemungutan suara. Sementara ala BPPT, tak ada perangkat yang tersambung ke jaringan internet.
 
Jaringan internet hanya dibutuhkan saat pengiriman hasil Pemilu di TPS ke pusat tabulasi nasional. Seandainya pun ada peretasan, akan mudah diketahui pelaku dan detailnya.
 
Andrari mengklaim inilah yang menjadi dasar keyakinanya bahwa e-Voting ini aman dari peretasan. Karena ketika pemungutan suara berlangsung, sama sekali tidak tersambung dengan internet.
 
Efisiensi dari segi waktu sangat terbukti. "Sekarang mau selesai jam berapa? Jika DPT-nya hanya 300 orang, jam 10 pagi jika semua sudah hadir, sudah selesai. Kalau DPT-nya 800. Jam 2 siang selesai. Mau DPT lebih banyak, juga tak masalah. Mau selesai jam 5 sore tidak masalah. Toh hitungnya juga cepat," beber Andrari kepada kami, Jumat 26 April 2019.
 
Adapun dampak langsung dari kecepatan pemungutan dan penghitungan suara ini, antara lain adalah quick count dari lembaga survei manapun, tidak lagi dibutuhkan. Karena KPU RI sebagai penyelenggara sudah dapat menayangkan real count dengan persentase signifikan kepada masyarakat pada hari yang sama.
 
Diakui BPPT, saat ini belum semuanya daerah di Indonesia didukung infrastruktur internet dan listrik. Namun BPPT sudah mengantisipasinya dengan berbagai cara.
 
"Istilah kepala BPPT saat ini, kita sudah bisa menyelenggarakan Pemilu secara CERAT. Cepat dan akurat," ujarnya.
 
Dari segi biaya, e-Voting ini diyakini dapat menciptakan efisiensi dalam pengeluaran biaya. Cukup dengan didukung berbagai perangkat seperti PC layar sentuh, printer, smartcard, smartcard reader.
 
Dan berbagai perangkat itu bisa digunakan dalam setiap Pemilu selanjutnya. Alias bukan sekali pakai. Sehingga pengadaan ribuan surat suara dengan berbagai model di setiap TPS, yang pastinya tak lagi terpakai, dapat ditiadakan.
 
Andrari sangat berharap e-Voting dapat diberlakukan dalam Pemilu ke depan. Target jangka pendeknya ialah dapat diberlakukan di tingkat Pilkada, sebelum ke level Pemilu nasional.
 
Di lain kesempatan, mantan Anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian mengakui bahwa e-Voting sempat diusulkan pada saat pembahasan RUU tersebut. Namun e-Voting belum bisa diberlakukan pada Pemilu serentak 2019.
 
"Pansus memanggil banyak kalangan termasuk akademisi dan karena berbagai pertimbangan termasuk keterbatasan waktu untuk persiapan maka rekomendasi untuk dimulai pada pemilu mendatang," kata Hetifah kepada Medcom Files, Senin 29 April 2019.
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
Mantan Anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian (kiri), Jakarta. (MI/Mohamad Irfan).
 

Maka dari itu, Hetifah mendesak pembentukan Pansus baru untuk menghadapi Pemilu 2024. Pembentukan Pansus itu maksimal pada tahun 2020.
 
"Jadinya punya cukup waktu mempersiapkan diri. Kemarin itu (Pemilu 2019) kurang dari satu tahun loh, sebelum masuk tahapan," ujarnya.
 
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi sepakat bahwa Pemilu yang akan datang perlu dievaluasi. Desain apapun, kata dia, Pemilu ke depan harus mengurangi beban petugas lapangan.
 

<i>E-Voting</i> dan Segala Kekhawatirannya
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi, Jakarta. (MI/Susanto).
 

Seperti diketahui, para pejuang demokrasi terus bertumbangan pasca-perhelatan Pemilu Serentak 2019. Satu per satu dari mereka mengembuskan napas terakhirnya. Hidup dan mati memang adalah takdir Tuhan. Yang tak bisa dihindari oleh siapapun.
 
Namun kematian mereka kebanyakan disebabkan oleh kelelahan yang luar biasa. Kelelahan dalam bertugas dalam menyukseskan Pemilu serentak.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat hingga Senin 6 Mei 2019 sebanyak 554 petugas KPPS wafat. Belum lagi dari sisi Panwaslu, aparat keamanan dan pihak lain yang terlibat langsung dalam Pemilu.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif