Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom

Sengketa Saham Pemasok Alutsista

Medcom Files hukum
13 Mei 2019 18:35
SEBUAH pernyataan tertulis tiba di meja redaksi kami, Senin, 13 Mei 2019. Pernyataan itu berisi keluh kesah Komisaris Utama PT Hosion Sejati dari dalam tahanan Bareskrim Polri.
 
PT Hosion Sejati adalah perusahaan pemasok alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) bagi TNI Angkatan Laut. Sang komisaris, berinisial KHW, merasa sebagai korban rekayasa kebohongan dalam sengketa saham di internal perusahaannya.
 
Sengketa ini melibatkan dua petinggi perusahaan, yakni KHW sebagai komisaris, dengan ATS yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Hosion Sejati.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
KHW bercerita, kemelut itu berawal dari kecurigaannya atas sejumlah kejanggalan di perusahaan. Termasuk macetnya deviden yang menjadi haknya sejak 2015 hingga 2019. KHW sendiri merupakan pemegang saham mayoritas, yakni 60 persen dari total saham. Jadi, kalau diakumulasi, dia mengklaim kerugiannya mencapai Rp200 miliar.
 
Usut punya usut, ternyata akte perusahaan PT Hosion Sejati telah berubah tanpa sepengetahuannya. Akte itu diubah oleh ATS melalui jasa notaris berinisial S di Surabaya, Jawa Timur.
 
Perubahan akte itu dilakukan tanpa RUPS yang melibatkan KHW. Dan, dalam akte perubahan itu nama ATS tertulis sebagai direktur utama -- mengganti nama direktur utama sebelumnya, Susiana, yang merupakan mendiang ibu kandung ATS.
 
Tak cuma itu. KHW juga terkejut saat melihat komposisi saham perusahaan yang baru. Jatah sahamnya ternyata sudah beralih ke nama ATS, yang menurutnya tanpa serah terima yang sah.
 
KHW tidak diam. Perubahan akte tanpa RUPS tentu saja melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi perbuatan melanggar hukum. Sebab itulah dirinya melaporkan ATS ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, pada 3 Mei 2018.
 
Namun saat itu ATS membuat laporan balik. Dia menuduh KHW melakukan penggelapan uang perusahaan pada Desember 2012-Desember 2014. ATS melaporkan KHW ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada 4 Juni 2018. Alhasil, KHW ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2018.
 
Jadi, saat itu status keduanya sama-sama tersangka.

Ditipu perdamaian

Saat ATS ditahan oleh Dittipidum sejak 29 Januari 2019, keluarganya menjumpai KHW untuk meminta perdamaian dan kasusnya ditutup di Dittipidum.
 
Karena pertimbangan kekerabatan antara KHW dengan keluarga ATS, permintaan perdamaian itupun disetujui.
 
Lantas, pada 1 Februari 2019, kesepakatan damai diteken oleh ATS sebagai pihak pertama, dan KHW sebagai pihak kedua. Bahkan kuasa hukum keduanya turut hadir dan ikut menandatanganinya sebagai saksi.
 
Poin terpenting dalam kesepakatan damai itu adalah keduanya mencabut laporan polisi masing-masing, dan ATS menjalankan kewajiban perusahaan untuk membayar semua deviden yang menjadi hak KHW sebagai pemegang saham 60 persen. Pembayaran itu dilakukan secara bertahap.
 
Perjanjian damai itu dibuat di hadapan penyidik, kemudian dituangkan dalam akte notaris.
 

Sengketa Saham Pemasok Alutsista
KHW, ketiga dari kiri, saat penandatanganan perjanjian perdamaian dengan pihak ATS. (dok.pribadi)
 

Malangnya nasib KHW. Ternyata, hanya dirinya yang mencabut laporannya di Dittipidum Bareskrim Polri, kemudian ATS dibebaskan. Sementara ATS diduga mengingkari kesepakatan damai itu. Laporannya di Dittipideksus dilanjutkan.
 
Meski ada perjanjian damai, namun penyidik Dittipideksus tetap melanjutkan proses hukum, bahkan dengan cepat. KHW langsung dijebloskan ke dalam tahanan sejak 25 Februari 2019 hingga sekarang. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan uang perusahaan PT Hosion Sejati.
 
Meski begitu KHW mengaku tetap bersikap koperatif. Bahkan, berulang kali dia meminta kepada penyidik Dittipideksus untuk memeriksa aliran dana yang sebenarnya.
 
Dia berharap penyidik memeriksa rekening PT Hosion Sejati di beberapa bank termasuk mutasinya, agar jelas bahwa dirinya tidak melakukan penggelapan uang perusahaan.
 
"Silahkan diaudit semua rekening perusahaan. Silahkan juga periksa semua rekening saya. Jika saya melakukannya silahkan hukum saya. Tapi tolong diaudit dengan benar dan dilakukan oleh auditor independen," tulisnya.
 
Kata pengacara KHW, Laurensius Ataupah, permintaan itu belum direspon oleh Dittipideksus Bareskrim Polri.
 
"Kami terus memintanya. Sebab, menurut kami Pak KHW dijadikan tersangka dan ditahan tanpa bukti yang kuat," ucap Lauren saat kami hubungi, Senin, 13 Mei 2019.
 
Saat ini, pihak KHW kembali melaporkan ATS di Dittipidum.
 
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan kami belum berhasil menghubungi dan mendapatkan tanggapan dari ATS maupun kuasa hukumnya. Begitupula saat menghubungi kantor PT Hosion Sejati yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, panggilan kami belum terjawab hingga Senin sore, 13 Mei 2019.
 
Yang jelas, kini sengketa perusahaan pemasok alutsista TNI AL itu kembali berlanjut.
 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif