Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom

Dituntut Bus Butut

Medcom Files Dituntut Bus Butut
Sri Yanti Nainggolan • 26 Februari 2019 20:05
SARMEN Togatorop (57) perlu menunggu sekitar dua jam untuk memberangkatkan bus Kopami Jaya yang dikendarainya dari Terminal Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Februari 2019. Di depannya ada 6 bus serupa yang sedang mengantre.
 
Berbeda dengan sopir lain yang masih harus menyetor pendapatan ke pemilik armada. Bus bernomor trayek P12 jurusan Senen-Kalideres itu sudah milik Sarmen. Dia berhasil membelinya di era kejayaan bus kategori sedang sekitar 10 tahun silam. Jadi, Sarmen cukup menyetorkan iuran ke Kopami Jaya karena statusnya sebagai pemilik bus, dan biaya lain terkait izin operasionalnya.
 
Menjelang tengah hari, bus berwarna biru itu akhirnya bisa meninggalkan terminal. Sarmen berangkat bersama 5 orang penumpang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Sore menjelang, Sarmen sudah melakukan perjalanan dua rit (satu rit: satu kali bolak-balik). Jika ditotal, penumpangnya tak mencapai 50 orang. Alhasil, Sarmen mengantongi tak lebih dari Rp200 ribu. Padahal dulu dia bisa membawa pulang minimal Rp400 ribu. "Tahun 2018 paling 'menangis'," ujar Sarmen saat berbincang dengan Medcom Files, Sabtu, 2 Februari 2019.
 
Tren perpindahan pilihan transportasi masyarakat ke ojek daring diduga menggerus penghasilannya. Pada sisi lain, desakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghilangan bus lama juga menjepitnya. Izin operasi bus-bus lama tidak diperpanjang.
 

Dituntut Bus Butut
Sarmen Togatorop. (Medcom/Yanti)
 

Bergabung dengan Transjakarta

Demi keberlangsungan bisnis, operator bus berkategori sedang mau tak mau musti bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Tentu dengan konsep operasional yang sama sekali berubah.
 
Jika bergabung dengan Transjakarta, sopir bisa mendapatkan gaji bulanan dan punya jam kerja. Jadi, sang pramudi tak perlu lagi berburu duit untuk setoran. Tapi, trayeknya ditentukan oleh Transjakarta, sebab bus kategori sedang ini difungsikan sebagai pengumpan bus besar Transjakarta.
 
Nah, jika ingin bergabung, operator-operator bus sedang harus memiliki armada baru. Bus-bus reguler yang lama sama sekali tidak dihitung, karena dianggap tidak layak beroperasi.
 
Namun, kerjasama itu juga berbuah dilema. Pasalnya, Transjakarta menentukan jumlah bus sedang yang akan diintegrasikan. Hasilnya, yang diminta lebih sedikit dari jumlah bus yang dimiliki operator saat ini. Jadi, bukan mustahil ada pramudi yang terancam putus hubungan kerja (PHK).
 
Ambil misal Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), satu-satunya operator bus ukuran sedang yang saat ini sudah berintegrasi dengan Transjakarta. Kopaja memiliki 1.474 bus reguler dengan 30 trayek. Dari jumlah tersebut, tercatat 1.100 bus yang terdaftar di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, dan hanya 400 bus yang mendapatkan izin beroperasi.
 
Sekretaris Kopaja Wahab Napitupulu mengungkapkan, dalam perjanjian kerjasama tahap pertama dengan Transjakarta pada Desember 2015, disepakati 320 armada yang akan diintegrasikan sebagai bus pengumpan.
 
Setelah itu, tahap berikutnya adalah 450 bus. Dan, tahun ini akan dikeluarkan 150 unit terlebih dulu. Tentu semua itu adalah bus baru, bukan bus tua yang selama ini dioperasikan Kopaja.
 
Lantas, bagaimana nasib ratusan bus Kopaja yang lama? Kopaja akan mengikuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam pasal 51 disebutkan masa pakai bus sedang maksimal 10 tahun.
 
Untuk mengurangi jumlah bus tua yang masih beredar, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan 1:2. Maksudnya, dari 2 bus yang dimiliki operator, hanya 1 yang bisa mendapatkan izin trayek. Satu bus lainnya harus diserahkan untuk dimusnahkan.
 
"Saat ini (bus tua) yang masih beroperasi dan memiliki izin sekitar 200 armada. Ini sambil menunggu realisasi integrasi secara keseluruhan," ujar Wahab saat kami temui di kantornya, Kamis, 31 Januari 2019.
 
Memang hari ini ada ratusan bus-bus tua berlabel Kopaja yang masih melenggang di jalanan. Kata Wahab, mumpung izinnya masih berlaku, beberapa pemilik bus masih mengoperasikannya, meski setorannya terbilang kecil.
 

Dituntut Bus Butut
Sekretaris Kopaja Wahab Napitupulu. (Medcom/Yanti)
 

Demikian pula operator bus sedang lainnya, Metromini, juga memiliki banyak armada tua. Tapi Direktur Utama PT Metromini Nofrialdi justru berharap Dishub DKI Jakarta tegas dalam menindak.
 
"Ya sudah setop mobil, kandangin semua. Instruksikan untuk tak boleh beroperasi," ujar Nofrialdi saat kami menyambangi kantornya, Senin, 4 Februari 2019.
 
Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, ada harapan besar dari PT Metromini untuk dapat berintegrasi dengan Transjakarta. Sama seperti Kopaja. Tapi, sampai sekarang kerjasama itu belum terwujud.
 
Sementara jumlah bus Metromini yang masih beroperasi di jalanan saat ini tersisa 600 armada. Nofrialdi siap menyetop 600 bus itu jika memang sudah ada kerjasama dengan Transjakarta.
 
Demikian pulaKopami Jaya. Saat ini, armada regulernya yang masih beroperasi berjumlah 46 bus dengan dua trayek. Salah satunya bus yang dikendarai Sarmen Togatorop tadi, Bus P12 jurusan Senen-Kalideres.
 
Sarmen harap-harap cemas, sebab hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang matang soal kerjasama Kopami Jaya-Transjakarta.
 

Dituntut Bus Butut
Direktur Utama PT Metromini Nofrialdi. (Medcom/Yanti)
 

Mengatasi permodalan

Rencana integrasi dengan Transjakarta memang sudah disosialisasikan oleh masing-masing operator bus sedang. Sarmen juga telah mengetahuinya. Namun, dia tampak galau ihwal permodalan.
 
Ya, Sarmen harus mencari modal untuk mencicil bus baru jika ingin terlibat dalam pengintegrasian Kopami Jata-Transjakarta.
 
Dari informasi yang dia dapat, diperlukan Rp70 juta untuk uang muka mendapatkan bus integrasi. Sisanya bisa dicicil dari total sekitar Rp500 juta -- jika merujuk kepada perjanjian kerjasama Kopaja-Transjakarta pada 2015.
 
Sementara Ketua Kopami Jaya Romly Pardede mengaku sedang mengusahakan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, tentu untuk modal bagi para pemilik bus Kopami Jaya. Salah satunya pengajuan ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Sayangnya, terdapat persyaratan yang rasanya sulit dilakukan.
 
“Persyaratan yang diajukan kaku, dalam artian kita sudah jelas punya kontrak tetapi persyaratannya tak bisa dipenuhi. Yaitu laporan keuangan selama dua tahun dan status profit,” terang Romly saat kami hubungi, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Pasalnya, tak ada perusahaan bus sedang lawas yang kini memiliki status profit. Apalagi beberapa tahun terakhir pengguna bus ini juga semakin sedikit.
 
Langkah lain Romly adalah ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. Harapannya, pinjaman bisa didapat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 
“Mereka (kementerian) punya dana yang diberikan pada program berpeluang. Kontrak kita dengan TransJakarta memberi margin sebesar 10 persen,” kata Romly.
 
Lantas, bagaimana dengan Kopaja yang telah lebih dulu bekerjasama dengan Transjakarta? Leasing (sewa guna usaha) dan pinjaman Bank menjadi andalannya.
 
Tapi, kata Wahab, sebagian besar pemilik bus Kopaja memilih leasing ketimbang pinjam bank yang memiliki bunga lebih rendah. Salah satu alasannya adalah faktor usia. Ada batasan usia jika ingin meminjam ke bank, maksimal 60 tahun.
 
Kedua, terkait status kolektivitas dalam dunia perbankan. Beberapa pemilik armada sudah berada di KOL-3 atau status kurang lancar. Kecil kemungkinan mendapatkan pinjaman.
 
"Padahal, dari segi bunga, jauh lebih murah (meminjam) bank. Apalagi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hanya 9 persen, sementara leasing mencapai 16 persen," tukas Wahab.
 

Dituntut Bus Butut
 

Sementara pihak Metromini terbilang lebih santai. Nofrialdi tak pusing soal permodalan untuk para pemilik bus. Dengan mengandalkan pinjam bank, dia berasumsi semua bisa terlaksana asalkan kontrak disepakati.
 
"Kita gak mikir modal, kita anggap modal itu kecil. Kita ingin dibuktikan, dong. Pemprov kasih perizinan selengkap-lengkapnya. Tuangkan dalam perjanjian. Kalau tidak, bagaimana bank mau biayai kita," ujarnya.
 
Jika semua jelas, Nofrialdi yakin pemilik tak akan keberatan. "Kalau perlu rumah dijual."
 
Pada sisi lain, Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai wadah dari operator-operator angkutan darat turut mencari jalan mmudah soal permodalan.
 
"Kami menggandeng 'bapak angkat' untuk membantu operator dalam proses peremajaan," ujar Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kepada Medcom Files, Rabu, 30 Januari 2019.
 
Nantinya, kata Shafruhan, perizinan armada akan menjadi hak operator. Sementara pihak ketiga akan membantu dari sisi manajerial. Dia tampak yakin jika 'bapak angkat' akan membantu secara finansial.
 
Selain finansial, sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Dengan menyusutnya jumlah armada, tentu akan ada perubahan terkait jumlah petugas. Namun, Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta Daud Joseph mengungkapkan seharusnya tak ada polemik.
 
"Di lapangan, untuk bus reguler ada satu sopir. Sementara, untuk bus integrasi ada 2 sopir, karena ada 2 shift yaitu pagi dan sore," terangnya saat kami hubungi, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Selain itu, setiap sopir juga akan ditemani satu petugas lain di dalam bus. Artinya, dalam sehari dibutuhkan empat orang petugas. Jadi, kata Daud, berkurangnya armada dari para operator seharusnya tidak menimbulkan gejolak soal lapangan kerja.

 

(COK)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif